Laporan ini juga mempunyai cara pandang yang kurang obyektif, memberikan penilaian yang salah, sehingga mengakibatkan salah paham dan menciptakan peluang bagi kekuatan-kekuatan permusuhan untuk memutarbalikkan situasi di Vietnam, khususnya telah mengingkari upaya-upaya perjuangan Vietnam dalam memberantas perdagangan manusia selama bertahun-tahun ini.

Pasukan tentara perbatasan Vietnam menangkap seorang pelaku dalam satu kasus perdagangan manusia (Foto: VOV)

Laporan dari Kemlu AS menganggap: “Pemerintah Vietnam menetapkan jumlah korban yang lebih sedikit secara berarti terbanding dengan tahun 2016 dan pihak otoritas tidak terus memecahkan perkara-perkara pidana  yang sedang berada dalam proses pemecahan karena kekurangan naskah-naskah bimbingan dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan (amendemen) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Laporan ini menilai bahwa upaya-upaya Vietnam untuk memberantas perdagangan manusia masih belum berhasil-guna karena kurang mekanisme koordinasi antar-instansi dan ada fenomena “pejabat tingkat kecamatan dan desa bersekongkol dalam kasus-kasus perdagangan manusia”.

Tuduhan-tuduhan yang kurang obyektif dan memutar-balikkan kebenaran

Menurut laporan statistik dari Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) urusan pemberantasan narkotika dan kriminalitas (UNODC), di beberapa kawasan Afrika, Timur Tengah dan Asia terjadi perdagangan manusia, dan baru-baru ini, muncul situasi para migran dari negara-negara Amerika Tengah dengan melewati Meksiko masuk ke AS. Itu berarti bahwa semua negara di dunia, bahkan AS sendiri juga harus terkena dampak kuat dari sebab-musabab perdagangan manusia dan imigrasi ilegal. Di kawasan Asia Tenggara, Konferensi Pejabat Senior ASEAN (dari 24 – 27/9/2018) dan Konferensi tingkat Menteri ASEAN ke-12 (dari 29/10 – 2/11/2018) tentang pencegahan dan pemberantasan kriminalitas lintas nasional telah memberikan penilaian bahwa situasi perdagangan manusia dan migrasi ilegal terus mengalami perkembangan secara rumit. Oleh karena itu, Vietnam dan AS serta negara- negara lainnya di kawasan dan di dunia semuanya harus menghadapi masalah yang bersifat global dan rumit, yaitu perdagangan manusia.

Satu program propaganda sehubungan dengan Hari seluruh negeri mencegah dan memberantas perdagangan manusia (Foto: camautv.vn)

Laporan dari Kemlu AS menganggap bahwa pada tahun 2018 di Vietnam sudah terjadi 350 kasus perdagangan manusia, menangkap lebih dari 400 orang yang dituduh sebagai pelaku perdagangan manusia. Angka ini naik terbanding dengan tahun 2016 (terjadi 234 kasus dan 308 orang tertuduh). Akan tetapi, dalam kenyataannya, data dari badan-badan fungsional Vietnam sama sekali berbeda. Pada tahun 2018, badan-badan fungsional Vietnam telah menemukan 211 kasus dengan 278 orang pelaku dan 386 korban, yang tertipu diperdagangkan, kalau dibandingkan dengan tahun 2017 sudah turun kira-kira 44% jumlah kasus dan 43% jumlah pelaku. Juga pada tahun 2018, badan-badan fungsional Vietnam telah mengklarifikasi, menyelamatkan dan menerima kira-kira 1.500 kasus, di antaranya menetapkan bahwa ada 490 orang yang menjadi korban perdagangan manusia, yang sisanya adalah para migran ilegal. Semua korban itu mendapat bantuan permulaan, mendapat konsultasi psikologis, pemeriksaan medis dan bantuan hukum sesuai dengan undang-undang. Pada 6 bulan awal tahun 2019, pasukan fungsional menemukan 89 kasus, di antaranya meliputi 142 pelaku perdagangan dan 169 korban, turun terbanding dengan masa yang sama tahun lalu tentang kuantitas kasus, pelaku perdagangan dan korban. Jelaslah bahwa Laporan Kemlu AS tidak mencerminkan secara benar perjuangan Vietnam dalam memberantas perdagangan manusia.

Upaya yang tidak henti-hentinya untuk berjuang melawan perdagangan manusia

Dalam kenyataannya, pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia sedang mendapat perhatian dari Partai Komunis dan Negara Vietnam. Dengan target menggerakkan semua sumber daya, mengembangkan kekuatan terpadu dari seluruh sistem politik dan seluruh rakyat untuk ikut mencegah, memberantas dan menuju ke usaha memundurkan kriminalitas perdagangan manusia di seluruh negeri, pada 10/5/2016, Perdana Menteri Pemerintah Vietnam telah memutuskan untuk mengambil 30/7 saban tahun menjadi “Hari seluruh negeri mencegah dan memberantas perdagangan manusia”. PM Pemerintah telah memberlakukan Program aksi tentang pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia tahap 2016-2020, menuju ke target umum ialah mengurangi bahaya terjadi perdagangan manusia, kriminalitas perdagangan manusia; melaksanakan secara berhasil-guna penerimaan, perlindungan dan pemberian bantuan kepada para korban dalam perdagangan manusia. Untuk bisa mengejar perkembangan-perkembangan situasi, Vietnam selalu aktif mempelajari, menyesuaikan dan menambahkan sistem kebijakan dan perundang-undangan menurut arah yang semakin sinkron, lebih implementatif, menciptakan kerangka hukum yang lebih kondusif bagi pencegahan dan pemberantasan kriminalitas perdagangan manusia, menerima dan membantu para korban ketika diselamatkan dari perdagangan manusia.

Vietnam juga aktif ikut serta dan memanifestasikan secara jelas tanggung jawab-nya dalam melaksanakan konvensi-konvensi internasional dalam berjuang melawan kriminalitas perdagangan manusia. Semua aktivitas untuk memperhebat kerjasama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia mendapat sambutan kuat dari Vietnam. Vietnam ikut serta dalam Konvensi tentang perdagangan kriminalitas yang terorganisasi lintas nasional dari 8/6/2012; Protokol tentang pencegahan, penumpasan dan pengenaan sanksi terhadap perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak dari 29/12/2011 dan Konvensi nomor 29 dari Organisasi Perburuhan Internasional urusan pemberantasan pekerja paksa. Vietnam sudah meratifikasi Konvensi ASEAN tentang pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak (Konvensi Actip). Dengan bantuan dari Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA), Vietnam menggelarkan secara sukses proyek tentang pembentukan hubungan hotline untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia. Hal ini dianggap sebagai salah satu solusi yang berguna dan sesuai untuk memperkuat jaringan kerjasama dan koordinasi tentang pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia di Vietnam.

Perlu melihat secara jelas kenyataan bahwa tidak hanya di Vietnam tetapi juga di banyak tempat dan kawasan di dunia, perdagangan manusia sedang terus mengalami perkembangan yang teramat rumit. Ini merupakan pekerjaan yang mengalami banyak kesulitan dan tantangan dengan tekad politik dan pengalaman-nya, Vietnam akan terus menggerakkan kekuatan terpadu dari seluruh sistem politik dan seluruh rakyat untuk ikut mencegah, memberantas dan menuju ke usaha memundurkan perdagangan manusia. Meskipun masih mengalami masalah-masalah yang masih ada dan keterbatasan yang tertentu, tapi upaya Vietnam dalam mencegah dan memberantas kriminalitas perdagangan manusia tidak bisa diingkari. Semua hasil yang menonjol tersebut menunjukkan bahwa semua tuduhan dari Kemlu AS bahwa “masalah perdagangan manusia di Vietnam tetap masih sangat serius” adalah tidak punya dasar, bersifat berat sebelah dan memutar-balikkan kebenaran.