Vietnam menjamin hak-hak sipil dan politik dari warga negara

(VOVWORLD) - Vietnam telah dan sedang berfokus menggelarkan  pelaksanaan banyak pekerjaan untuk meningkatkan lebih lanjut lagi hasil-guna partisipasi pada Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Demikian ditegaskan oleh para peserta lokakarya konsultasi pendapat tentang Laporan Nasional Pelaksanaan Konvensi Internasional tentang hak-hak sipil dan politik  yang diadakan di kota Ho Chi Minh, Vietnam Selatan, pada Senin  (17 Juli). 
Vietnam menjamin hak-hak sipil dan politik dari warga negara - ảnh 1Deputi Menteri Hukum Vietnam, Nguyen Khanh Ngoc  berbicara di depan lokakarya konsultasi pendapat tentang Laporan Nasional Pelaksanaan Konvensi Internasional tentang hak-hak sipil dan politik (Foto: vov.vn)

Garis politik yang konsisten Vietnam ialah selalu menempatkan manusia di posisi sentral dari kebijakan-kebijakan sosial-ekonomi; menganggap manusia sebagai target sekaligus sebagai pendorong perkembangan sosial. Usaha mendorong dan membela manusia dianggap sebagai faktor penting terhadap perkembangan yang berkesinambungan di Vietnam.

Menyinkronkan sistim perundang-undangan tentang hak manusia.

Sejak berpartisipasi pada Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pada tahun 1982, Vietnam telah berupaya keras melaksanakan reformasi secara sinkron dan kuat bidang-bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif untuk mengubah ketentuan-ketentuan Konvensi ini menjadi undang-undang di dalam negeri, menjamin dan mengembangkan hak manusia. Banyak undang-undang yang bersangkutan dengan hak manusia, hak warga negara diamandir  atau diberlakukan yang  baru, membela secara lebih baik hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Hal yang menonjol  ialah Undang-Undang Dasar-tahun 2013  untuk pertama kalinya menegaskan prinsip tanggung jawab Negara dalam mengakui, menghormati, membela dan menjamin hak manusia dan hak warga negara, di antaranya ada hak tidak diskriminatif dan hak setara terhadap undang-undang. Setelah Undang-Undang Dasar-tahun 2013 diberlakukan, banyak undang-undang seperti Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang tentang Pernikahan dan Keluarga, Undang-Undang tentang Buku Kependudukan telah diamandir sesuai dengan kecenderungan yang semakin memberikan banyak hak sipil dan politik kepada  warga negara dan menjamin persyaratan-persyaratan agar warga negara  bisa melaksanakan hak-nya secara paling kondusif.

 

Tidak henti-hentinya  berpartisipasi pada patokan-patokan internasional.

Bersama-sama dengan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Vietnam juga merupakan anggota  dari 6 diantara 9 konvensi internasional utama  lain tentang hak manusia. Yaitu Konvensi tentang Hak-Hak Sosial-Ekonomi dan Budaya; Konvensi tentang Penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap wanita; Konvensi tentang Penghapusan  semua bentuk diskriminasi ras; Konvensi tentang Hak Anak; Konvensi tentang Hak Disabilitas; Konvensi  tentang anti penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak  berperikemanusiaan atau penistaan terhadap manusia. Di samping itu, Vietnam juga berpartisipasi pada banyak konvensi internasional lain yang bersangkutan dengan bidang pembelaan hak manusia dan undang-undang kemanusiaan internasional, di antaranya ada konvensi dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang bersangkutan dengan penjaminan hak pekerja. Berpartisipasi pada Konvensi  ILO memanifestasikan tarap komitmen yang sangat tinggi tentang hak asasi manusia Vietnam dalam situasi sosial-ekonomi masih menjumpai banyak kesulitan.

Seiring dengan partisipasi dan pelaksanaan secara serius kewajiban-kewajiban  menurut konvensi-konvensi internasional tentang hak manusia, Vietnam juga aktif melaksanakan komitmen-komitmen internasional lain tentang hak manusia, yang menonjol ialah menggelarkan mekanisme “tinjauan periodik universal” (UPR) dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sikap  yang aktif dan serius dalam melaksanakan mekanisme UPR dari Vietnam termanifestasikan pertama-tama dalam proses membuat laporan nasional  secara teliti dan terinci dengan konsulitasi yang luas dari berbagai kementerian, instansi, organisasi politik, ormas, masyarakat dan badan-badan PBB, organisasi internasional di Vietnam. Hal yang penting ialah Vietnam melaksanakan secara sangat serius rekomendasi-rekomendasi yang diterima oleh Vietnam. Berbagai kementerian dan instansi semuanya membuat rencana menggelarkan pelaksanaan rekomendasi UPR  menurut rencana induk tentang pelaksanaan  182 rekomendasi dalam makanisme UPR yang diberlakukan oleh Pemerintah Vietnam.

 

Menuju ke  penjaminan yang semakin lebih baik  hak-hak manusia.

Dengan haluan yang konsisten ialah tidak henti-hentinya berupaya keras untuk  menjamin secara semakin lebih baik hak-hak manusia, bersamaan itu berinisiatif mendorong  kerjasama internasional tentang hak manusia, Vietnam telah dan sedang terus menggelarkan komitmen-komitmen internasional dan kewajiban yang ditetapkan di Konvensi Internasional tentang Hak Manusia, terutama melaksanakan rekomendasi-rekomendasi UPR. Bersamaan itu, Vietnam sedang terus mempelajari kemungkinan berpartisipasi lagi pada beberapa konvensi internasional di bidang hak manusia. Vietnam akan terus mengembangkan peranan dan memberikan sumbangan di forum-forum  multilateral tentang hak manusia, khusus di badan-badan PBB di maana Vietnam sedang menjadi anggota seperti Dewan Sosial-Ekonomi tahap 2016-2018, Dewan Eksekutif UNESCO tahap 2015-2019 maupun dalam kerangka mekanisme-mekanisme ASEAN untuk menuju ke satu Komunitas ASEAN yang berkiblat ke manusia, mengambil manusia sebagai sentral.

Komentar

Yang lain