(VOVworld) – Pada Senin pagi (22 September), dibawah pimpinan Ketua Majelis Nasional (Ketua MN) Vietnam, Nguyen Sinh Hung, Komite Tetap MN telah membuka persidangan ke-31 untuk mempersiapkan isi bagi persidangan ke-8 MN Vietnam angkatan ke-13 yang direncanakan akan dilangsungkan pada akhir bulan Oktober mendatang.
Ketua Nguyen Sinh Hung membacara pidato pembukaan
(Foto: vietnamplus.vn)
Dalam pidato pembukaan, Ketua MN Nguyen Sinh Hung menunjukkan bahwa pada persidangan ini, Komite Tetap MN akan memberikan pendapat terhadap 15 rancangan undang-undang, misalnya Rancangan Kitab Undang-Undang HukumPerdata (amandemen), Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Anggota MN dan Anggota Dewan Rakyat, Rancangan Undang-Undang tentang Organigasi Pemerintah (amandemen) dan lain-lain. Komite Tetap MN juga memberikan pendapat terhadap laporan-laporan Pemerintah tentang pekerjaan mencegah dan memberantas kriminalitas dan pelanggaran terhadap hukum, pekerjaan mencegah dan memberantas korupsi tahun 2014, pemberlakukan Resolusi MN tentang pembaruan program dan buku pengajaran umum.
Ketika memberikan pendapat terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang HukumPerdata (amandemen), para anggota MN menyatatkan perlunya melakukan amandir secara mendasar dan komprehensif Undang-Undang ini. Hal yang baru dalam Undang-Undang (amandemen) ini ialah menentukan tanggung-jawab pengadilan yang harus menerima semua kasus perdata dan perdagangan ketika rakyat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Mayoritas pendapat menyatakan bahwa ini merupakan Undang-Undang yang sangat penting, mempengaruhi hubungan-hubungan fundamental dari masyarakat, menimbulkan pengaruh langsung terhadap aktivitas dan kehidupan semua organisasi, perseorangan dan keluarga. Ketua MN Nguyen Sinh Hung mengatakan: “Tuntutan Undang-Undang ini ialah harus menentukan hak kepemilikan, hak bebas melakukan usaha, bebas berbisnis, peranan pengadilan selaku badan hukum seperti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar dan belum ditentukan dalam Undang-Undang sebelumnya”.
Banyak isi dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (amandemen) juga dibahas oleh para anggota seperti misalnya, ketentuan tentang bentuk kepemilikan, waktu penyerahan hak kepemilikan terhadap harta benda yang harus mendaftarkan hak kepemilikan dan lain-lain./.