(VOVworld) – Konferensi ke-26 negara-negara anggota Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut Internasional tahun 1982 (UNCLOS-1982) diadakan dari 20-24/6 di Markas Besar PBB di New York (Amerika Serikat) untuk meninjau laporan-laporan tentang aktivitas pada tahun 2015 dari Mahkamah Internasional tentang Hukum Laut, Badan Otoritas Dasar Samudera dan Komite Perbatasan di luar landas kontinen serta beberapa masalah yang lain.

Di depan sesi perbahasan konferensi ini, delegasi Vietnam menilai tinggi hasil aktivitas badan-badan yang didirikan menurut Konvensi ini, menyambut Mahkamah Internasional tentang Hukum Laut yang telah mengeluarkan banyak vonis dan pendapat konsultasi pada tahun 2015, turut memperjelas masalah-masalah yang bersangkutan dengan penjelasan dan penerapan Konvensi ini.

Ketika berbicara di depan konferensi ini pada Kamis (23/6), Duta Besar Nguyen Phuong Nga, Kepala Perwakilan Tetap Vietnam di PBB, Kepala delegasi Vietnam peserta konferensi ini menegaskan makna penting dari Konvensi UNCLOS dalam menciptakan kerangka hukum untuk menyesuaikan kepentingan dan kewajiban semua negara anggota yang bersangkutan dengan penggunaan laut dan samudera secara damai, adil, stabil dan efektif, demi kemakmuran bersama dari umat manusia. Duta Besar Nguyen Phuong Nga menyatakan kecemasan terhadap perkembangan-perkembangan yang rumit di Laut Timur belakangan ini, khususnya aktivitas-aktivitas reklamasi dan pembangunan berskala besar yang mengubah sifat alami dari beberapa struktur di Laut Timur, aktivitas-aktivitas militerisasi yang mengauskan kepercayaan, meningkatkan ketegangan, berpengaruh secara serius terhadap perdamaian, kestabilan dan keamanan di kawasan. Kepala delegasi Vietnam mengimbau kepada para pihak yang bersangkutan supaya segera menghentikan tindakan-tindakan yang mengubah status quo, merusak lingkungan laut dan merumitkan situasi di Laut Timur. Duta Besar Nguyen Phuong Nga menegaskan pendirian Vietnam, dimana semua sengketa di Laut Timur harus ditangani dengan langkah damai, sesuai dengan hukum internasional, diantaranya ada UNCLOS 1982; para pihak yang bersangkutan harus melaksanakan secara lengkap dan efektif Deklarasi tentang cara berperilaku dari para pihak yang bersangkutan di Laut Timur (DOC) dan cepat mencapai Kode Etik tentang Laut Timur (COC)