MN Vietnam membahas RUU tentang Perumahan dan RUU tentang Bisnis Real-estate

(VOVworld) – Dalam perbahasan pada Jumat sore (24 Oktober) tentang beberapa isi yang masih ada perbedaan pendapat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Bisnis Real-estate (amandemen), banyak anggota Majelis Nasional (MN) Vietnam menegaskan bahwa dalam RUU ini ada ketentuan-ketentuan yang menjamin sifat keterbukaan dan transparansi tentang informasi-informasi pasar real-estate guna melindungi pelanggan, menjamin manajemen negara. Tran Du Lich, anggota MN Vietnam dari kota Ho Chi Minh, mengatakan: "Saya menilai tinggi RUU kali ini yang telah mencapai 2 target. Yang pertama ialah mengatasi kemacetan untuk mengembangkan pasar real-estate. Kedua ialah mengeluarkan beberapa ketentuan yang menyehatkan pasar real-estate".

MN Vietnam membahas RUU tentang Perumahan dan RUU tentang Bisnis Real-estate - ảnh 1
MN Vietnam membahas UU tentang Real-estate
(Foto: baomoi.com)

Akan tetapi, para anggota MN juga meminta supaya RUU ini harus menjamin kesatuan, sesuai dengan UU tentang Perumahan dan UU yang lain, menangani situasi menyalah-gunakan celah-celah dalam kebijakan dan UU untuk merampas dan melakukan spekulasi atau sengketa di bidang bisnis real-estate.

Sebelumnya pada pagi hari yang sama, MN membahas beberapa isi yang masih ada perbedaan pendapat dalam RUU tentang Perumahan (amandemen). Banyak pendapat sepakat dengan ketentuan RUU tentang perluasan obyek dan syarat memiliki rumah di Vietnam dari organisasi dan perseorangan asing. Akan tetapi harus mengeluarkan ketentuan yang lebih ketat tentang waktu berdomisili di Vietnam serta syarat-syarat pembatasan kongkrit yang lain untuk menghindari tindakan spekulasi dan menimbulkan aksi memonopoli pasar perumahan di Vietnam.

Menurut agenda, MN Vietnam pada Sabtu (25 Oktober) akan membahas laporan tentang pekerjaan mencegah dan memberantas pelanggaran hukum dan kriminalitas; laporan pekerjaan dari Jaksa Rakyat Agung; laporan pekerjaan dari Ketua Mahkamah Rakyat Agung; laporan tentang pekerjaan pelaksanaan hukuman; pekerjaan mencegah dan memberantas korupsi./.

Berita Terkait

Komentar

Yang lain