(VOVworld) – Deputi Perdana Menteri (Deputi PM) Thailand, Wissanu Krea-ngam, Rabu (22/6), menegaskan bahwa junta militer tidak berencana mengundang pengamat PBB dalam  referendum terhadap Rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) baru dari negara ini yang akan berlangsung pada 7/8 mendatang. Akan tetapi, Wissanu Krea-ngam memberitahukan bahwa para pengamat internasional akan diundang ketika negara ini mengadakan pemilu yang direncanakan akan diadakan pada tahun 2017.


Sebelumnya, pada Selasa (21/6), PBB mengeluarkan satu pernyataan yang memberitahukan akan bersedia membantu Thailand dalam tahap penting ini guna cepat kembali ke demokrasi, bersamaan itu menegaskan perlunya mengadakan perbahasan-perbahasan yang terbuka dan menghimpun semua lapisan rakyat sebelum referendum.

Rancangan UUD baru yang diumumkan Komisi Penyusun UU (CDC) Thailand pada 29/3 lalu dianggap sebagai solusi bagi krisis politik yang berlangsung selama satu dekade ini di Thailand. Naskah rancangan ini akan diajukan pada referendum pada 7/8 mendatang.