(VOVworld) – Negara akan menciptakan syarat maksimal bagi badan usaha untuk beraktivitas. Itulah salah satu diantara isi-isi yang penting dalam Resolusi nomor 35 tentang pemberian bantuan dan pengembangan badan usaha sampai tahun 2020. Itu juga adalah penegasan Perdana Menteri (PM) Vietnam, Nguyen Xuan Phuc pada pertemuan dengan badan usaha yang baru berlangsung di kota Ho Chi Minh pada akhir April lalu. 

Resolusi nomor 35 Pemerintah menetapkan target sampai tahun 2020, badan-badan usaha Vietnam mempunyai daya saing, berkembang secara berkesinambungan dan di seluruh negeri ada sedikitnya sejuta badan usaha, diantaranya ada badan-badan usaha yang berskala besar dan memiliki sumber daya yang kuat. Untuk mencapai target itu, Resolusi ini juga mengeluarkan beberapa tugas dan solusi, diantaranya solusi pertama ialah reformasi administrasi, menciptakan syarat yang kondusif bagi badan-badan usaha start-up dan badan usaha yang inovatif dan kreatif; menjamin hak berbisnis, hak kesetaraan dalam mendekati sumber-sumber daya dan kesempatan bisnis; mengurangi biaya bisnis dari badan usaha; menjamin hak dan kepentingan yang sah untuk badan usaha. Yang patut diperhatikan ialah untuk pertama kalinya dalam resolusi, Pemerintah Vietnam menetapkan badan-badan usaha swasta sebagai tenaga pendorong untuk mengembangkan ekonomi. Ada lagi satu isi baru ialah Pemerintah Vietnam meminta supaya pembuatan rencana inspeksi, pemeriksaan dan auditing terhadap badan usaha dilakukan secara terbuka, jangan berulang-ulang dan simpang siur; pekerjaan inspeksi dan pemeriksaan hanya dilakukan sekali setahun, khususnya reformasi administrasi di bidang perpajakan.

Ibu Nguyen Thi Cuc, Asosiasi Penasehat Pajak Vietnam memberitahukan: “Sekarang instansi perpajakan Vietnam telah mengalami banyak reformasi tentang prosedur, terutama penerapan teknologi informasi, dari situ mengurangi kontak langsung antara wajib pajak dan kantor perpajakan. Saya percaya bahwa upaya menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak terhadap badan-badan usaha akan turut mendukung pembaruan dan reformasi administrasi dari Pemerintah, diantaranya ada instansi  perpajakan”.

Untuk mengatasi secara tepat waktu kesulitan yang dihadapi oleh badan-badan usaha, Pemerintah Vietnam meminta kepada semua kementerian dan instansi yang bersangkutan supaya mempelajari dan memberikan rekomendasi untuk mengurangi 50% pajak pendapatan perorangan di beberapa bidang; mempelajari untuk menyampaikan rancangan resolusi tentang mengatasi kesulitan perpajakan yang dihadapi oleh badan-badan usaha kepada Majelis Nasional untuk diesahkan pada tahun 2016  juga. Pada pertemuan dengan badan-badan usaha baru-baru ini di kota Ho Chi Minh, Perdana Menteri (PM) Vietnam, Nguyen Xuan Phuc juga menunjukkan bahwa Negara akan membela kepentingan yang pada tempatnya, menjamin hak berbisnis dari badan-badan usaha sesuai dengan undang-undang, badna-badan usaha boleh melakukan bisnis di semua bentuk dan bidang yang tidak dilarang hukum. Negara Vietnam juga menjamin kestabilan jangka panjang dalam kebijakan agar badan-badan usaha merasa tenang menanam modal investasi. Berbagi tentang pandangan ini, Pengacara Pham Ngoc Hung, anggota Asosisasi Badan Usaha Vietnam menganggap: “Negara Vietnam membolehkan melakukan bisnis di semua bidang yang tidak dilarang. Ada dua jalan yang berbeda ialah: badan usaha swasta boleh melakukan bisnis di semua bidang yang tidak dilarang Negara, sedangkan badan-badan usaha milik Negara hanya boleh melakukan bisnis di bidang yang diizinkan Negara. Hal ini tidak kontradiktif dalam perekonomian pasar”.

Pemerintah Vietnam akan terus menyusun kebijakan-kebijakan untuk mengurangi biaya pengeluaran untuk badan-badan usaha. Pemerintah juga akan memberikan program prioritas kepada badan usaha kecil dan menengah untuk ikut serta dalam rangkaian produksi; menciptakan mekanisme untuk mengembangkan kanal distribusi; menciptakan mekanisme memacu pengembangan zona-zona industri yang mecukupi infrastruktur untuk badan-badan usaha kecil dan menengah; memperhebat reformasi prosedur administrasi dan menerapkan teknologi informasi dalam memasok jasa publik. Payung-payung hukum yang lengkap ini akan menciptakan syarat maksimal bagi badan usaha Vietnam untuk berkembang.