(VOVworld) – Semua kementerian dan instansi sedang aktif menggelarkan pengambilan pendapatan rakyat terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (amandemen), Kitab Undang-Undang yang paling mendasar dalam sistim perundang-undangan Vietnam, mendominasi banyak undang-undang lain dalam sistim perundang-undangan. Sosialisasi dan pengambilan pendapat dilaksanakan melalui bentuk-bentuk yang sesuai dengan setiap obyek, bersamaan itu, menjamin kualitas dan subyektivitas dan efektivitas.
Upacara mengumumkan rencana pengambilan pendapat rakyat
terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(Foto: moj.gov.vn)
Agar supaya pengambilan pendapat rakyat terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (amandemen) mencapai hasil baik, hingga sekarang, banyak instansi dan daerah telah menggelarkan semua rencana secara kongkrit, diantaranya ada penyelenggaraan konferensi, lokakarya dan mendidik sumber daya manusia untuk tugas ini.
Tugas titik berat yang mendapat prioritas dari semua instansi dan daerah untuk dilaksanakan pada triwulan pertama tahun 2015
Di kota Hanoi, Dinas Hukum kota Hanoi memberikan masukan kepada Komite Rakyat kota untuk memberlakukan rencana menggelarkan pengambilan pendapat rakyat. Bersama dengan 10 isi titik berat tentang pengambilan pendapat, Dinas ini juga memilih beberapa tema spesialis dalam mengadakan konferensi dan lokakarya untuk mengumpulkan sumbangan pendapat dari para pakar dan ilmuwan.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah Kitab Undang-Undang penting, mencakup semua hubungan transaksi sipil. Oleh karena itu, sosialisasi dan penjelasan kepada rakyat untuk mengerti secara jelas semua isi Rancangan Kitab Undang-Undang ini adalah pekerjaan penting dan berdasarkan pada pemahaman setiap kelompok obyek untuk mengambil cara sosialisasi yang sesuai. Ibu Phan Quynh Dao, Wakil Kepala Dinas Hukum kota Can Tho (Vietnam Selatan) memberitahukan bahwa Dinas Hukum kota Can Tho menyusun tesis sosialisasi untuk setiap kelompok obyek yang berlainan dan setiap obyek akan ada bentuk pengambilan pendapat yang sesuai. “Yang mendesak, kami akan mengadakan konferensi untuk memberikan bimbingan tentang isi-isi dalam rancangan baru kepada barisan pelapor tingkat kota, tingkat distrik dan kabupaten. Kemudian membimbing semua dinas, badan dan instansi untuk mengadakan konferensi tentang setiap bidang dan setiap instansi untuk mengambil pendapat. Bagi rakyat, setelah membimbing isi-isi baru kepada mereka akan mengadakan pengambilan pendapat dengan suara di setiap kepala keluarga di wilayah kota”.
Bersama dengan instansi hukum, semua dinas, badan dan instansi lain juga aktif menggelarkan tugas ini. Di provinsi Khanh Hoa (Vietnam Tengah), 200 utusan yang mewakili semua dinas, badan, instansi dan rombongan pengacara semua kabupaten, kota madya dan kota, wakil beberapa sekolah, para pelapor hukum provinsi dan petugas hukum di badan-badan spesialis telah menghadiri konferensi menggelarkan pengambilan pendapat rakyat terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (amandemen). Pimpinan provinsi ini meminta agar pengambilan pendapat harus terjamin mengenai laju dan waktu yang sudah ditetapkan oleh Komite Rakyat provinsi. Di provinsi Ha Nam (Vietnam Utara), provinsi ini memberikan tugas kongkrit kepada semua dinas, badan dan instansi fungsional untuk mengadakan pengambilan pendapat terhadap selengkapnya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diantaranya berfokus pada isi-isi yang bersangkutan dengan skala dan bidang aktivitas. Dewan Rakyat dan Komite Rakyat semua kabupaten dan kota berfokus pada pendapat-pendapat tentang isi yang bersangkutan dengan ciri khusus perkembangan sosial-ekonomi, adat istiadat di daerah dan semua masalah yang mendapat perhatian daerah.
Dalam pada itu, di provinsi Ha Tinh (Vietnam Tengah), rencana menggelarkan pengambilan pendapat rakyat terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan khusus menekankan obyek-obyek pengambilan pendapat, menurut itu berfokus pada obyek-obyek yang banyak bersangkutan dengan Kita Undang-Undang ini seperti misalnya bank, badan usaha, kepala keluarga bisnis swasta dan lain-lain.
Menjamin sumber daya manusia dan basis materiil untuk digelarkan
Semua pelapor hukum adalah inti untuk membantu semua kementerian, instansi pusat dan semua provinsi dan kota untuk menggelarkan pengambilan pendapat rakyat secara efektif dan kualitatif. Di atas semangat ini, Kementerian Hukum Vietnam mengadakan konferensi untuk menyosialisasikan dan membimbing semua isi yang bersangkutan dengan pengambilan pendapat rakyat terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (amandemen) kepada semua pelapor hukum tingkat pusat, tingkat provinsi dan kota. Deputi Menteri Hukum Vietnam, Dinh Trung Tung memberitahukan: “Konferensi pelapor hukum bermaksud memperlengkapi pengetahuan dan masalah pokok yang bersangkutan dengan pasal-pasal amandemen dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada para pelapor untuk membantu semua kementerian, instansi dan daerah mengadakan pengambilan pendapat secara efektif, kualitatif dan hemat”.
Nguyen Cong Anh, Kepala Seksi Naskah Hukum dari Dinas Hukum kota Hanoi memberitahukan bahwa sekarang ini, kota Hanoi punya lebih dari 300 pelapor dan mereka adalah kekuatan pokok untuk melakukan sosialisasi di semua distrik, kabupaten dan kecamatan. “Dinas Hukum kota Hanoi akan mengadakan satu kursus penataran untuk barisan pelapor. Kami akan mengundang para pelapor dari Kementerian Hukum untuk memberikan bimbingan secara lebih mendalam lagi. Kemudian, kami akan memilih para pelapor yang paling baik untuk memberikan bimbingan di semua konferensi”.
Bersama dengan masalah mempersiapkan personalia, banyak daerah juga menyiapkan basis materiil agar pengambilan pendapat rakyat mendapat syarat yang kondusif, luas dan ilmiah. Di provinsi Ha Nam, provinsi ini mengadakan konferensi menggelarkan pengambilan pendapat terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (amandemen) dengan bentuk melakukan tayangan televisi langsung di semua dinas, badan, instansi, ormas dan Komite Rakyat berbagai tingkat. Provinsi ini juga memusat seluruh isi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (amandemen) di portal provinsi, portal Dinas Hukum dan semua media massa.
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (amandemen) adalah salah satu rancangan undang-undang yang punya arti penting istimewa dalam progres legislasi dan peraturan Majelis Nasional Vietnam angkatan ke-13. Pengambilan pendapat rakyat terhadap isi rancangan undang-undang ini secara serius dan giat punya arti besar dalam menyempurnakan semua ketentuan hukum tentang hubungan sipil. Hal ini berarti Vietnam punya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan kelayakan tinggi dan berhasil mengejar perkembangan Tanah Air./.