(VOVworld) – Dapat bekerja dalam satu lingkungan yang adil, aman pat gaji dan rezim liburan, tidak ada ras diskriminasi atau kerja paksa merupakan hak-hak fundamental yang ditetapkan dalam Konvensi Internasional tentang Hak-hak sipil dan politik, satu bagian dari Undang-Undang mengenai Hak Asasi Manusia Internasional, dimana Vietnam adalah satu negara anggota. Ini juga merupakan isi perbahasan dalam kerangka Konferensi tak resmi ke-14 Forum Asia-Eropa (ASEM) tentang hak manusia dan badan usaha dengan tema: “Badan usaha dan hak manusia” yang sedang diselenggarakan di kota Hanoi.

Pada latar belakang globalisasi dan integrasi internasional sekarang ini, masalah hak manusia, diantaranya ada hak kaum pekerja  yang mendapat banyak perhatian dan setiap negara  semuanya mementingkan masalah membela hak manusia dan hak manusia.

Negara memainkan peranan penting  untuk menjamin pelaksanaan Hak manusia

Di Vietnam, menjamin hak warga negara pada umumnya dan kaum pekerja pada khusus-nya menjadi haluan, kebijakan besar dan dicancumkan dalam banyak naskah hukum penting Negara. Đặng Dũng Chí, Kepala Institut Penelitian Hak Manusia menegaskan: “Di Vietnam, hal ini  mendapat perhatian sudah sejak lama. Sejak Negara Demokrasi Vietnam didirikan, semua Undang-Undang Dasar (UUD)  Vietnam menentukan dengan jelas hak-hak ini. Khususnya UUD -2013  yang telah mengajukan ketentuan-ketentuan sangat kongkrit, yakni warga negara punya hak kerja, memilih profesi, pekerjaan dan tempat kerja. Para pemakai gaji mendapat jaminan hak- hak  dapat bekerja secara adil, aman, mendapat gaji dan rezim peliburan dan dilarang ada diskriminasi  dan kerja paksa. Semua ketentuan di Vietnam ini pada pokoknya sepenuhnya sama dengan semua ketentuan yang ditetapkan Konvensi Internasional tentang hak manusia di bidang pembelaan  hak kaum pekerja”.

Di samping UUD-2013, dengan isi-isi yang sangat maju tentang hak kaum pekerja telah berlaku dari 1 Januari 2014, Undang-Undang tentang Ketenaga-kerjaan (amandemen)-tahun 2013, Undang-Undang tentang Asuransi Sosial juga mengungkapkan banyak ketentuan kongkrit  seperti dialog di tempat kerja, perundingan kelektif, perjanjian kerja kolektif dan lain-lain. Ini adalah kerangka-kerangka hukum internasional sangat penting  dari satu negara, menjamin hak dari kaum pekerja di Vietnam pada latar belakang Tanah Air sedang melakukan integrasi dan berkembang kuat. Vu Quang Tho, Kepala Institut Buruh dan Serikat Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Vietnam mengatakan: “Saya bisa menegaskan bahwa di Vietnam, secara fundamental, berbagai undang-undang tentang ketenaga-kerjaan, ketetapan-ketetapan yang ditentukan oleh Pemerintah semuanya  berihak kepada  kaum  pekerja  dalam hal pekerjaan, gaji, asuransi  dan syarat kerja. Atau dengan  kata yang lain, semua yang bersangkutan dengan manusia  berihak kepada  pihak pekerja”.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, bersama dengan haluan kerjasama, perkembangan dan integrasi ekonomi internasional, komunitas badan-badan usaha telah aktif dan berinisiatif melaksanakan  aktivitas-aktivitas yang memanifestasikan tanggung jawab dari badan-badan usaha terhadap  masyarakat. Sudah ada perubahan jelas dalam  pemahaman badan-badan usaha Vietnam tentang katagori pengertian tanggung jawab sosial. Dari pemahaman yang sederhana untuk permulaan, pelaksanaan tanggung jawab sosial yang hanya melaksanakan aktivitias-aktivitas kemanusiaan terhadap kelompok-kelompok/komunitas masyarakat yang rentan seperti kaum miskin, penyandang cacad, anak yatim piatu, warga etnis minoritas  sampai pemahaman secara lebih dalam dan lebih kongkrit  tentang tanggung jawab sosial dari badan-badan usaha menurut prinsip-prinsip dasar dari Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang meliputi tidak melakukan diskriminasi, menentang kerja paksa,  menentang mepekerjakan  anak-anak,  bebas melakukan konektivitas  dan perundingan kolektif.

Menurut Vu Quang Tho, Kepala Institut Buruh dan Serikat Buruhdan Konferensi Serikat Pekerja Vietnam, dengan peranan penghubung antara badan usaha dan kaum pekerja, Serikat Buruh Vietnam memainkan peranan penting dalam mengawasi dan meningkatkan tanggung jawab sosial badan-badan usaha. Dia mengatakan: “Serikat Buruh melakukan pengarahan secara gigih untuk melaksanakan peranan penghubung antara para pengguna tenaga kerja dan tenaga kerja, harus sampai pada titikberasama dalam semua perundingan. Khusus-nya menandatangani persetujuan  ketenagakerjaan kolektif, hak- apapun yang sudah  ditentukan harus dilaksanakan. Dalam proses penelitian, saya  melihat bahwa ketika kaum pekerja merasa tenang bekerja, maka akan tidak ada sengketa dalam  hubungan produktif”.

Sebagai anggota Organisasi  Buruh Internasional (ILO), Vietnam telah dengan aktif mendorong pengesahan beberapa Konvensi ILO.Terhitung sampai tahun 2014, total jumlah Konvensi Internasioonal  dari ILO yang sudah diratifikasikan oleh Vietnam sebanyak 21 naskah. Semua prinsip fundamental ILO tentang tanggung jawab sosial dari badan-badan usaha dan semua ketentuan yang ditetapkan dalam semua konvensi yang diratifikasikan oleh Vietnam telah dimanifestasikan dalam perundang-undangan nasional dan dilaksanakan secara serius oleh badan-badan usaha di Vietnam.

Pada latar belakang itu, penyelenggaraan Konferensi tak resmi ke-14 Forum Asia-Eropa (ASEM) oleh Vietnam tentang hak manusia dan badan usaha memenifestasikan tanggung jawab Vietnam terhadap forum ASEM dimana Vietnam adalah anggota-nya. Khusus-nya, sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Vietnam ingin menyampaikan pesan bahwa Vietnam selalu menghargai nilai- nilai umum tentang hak manusia dan bersedia melakukan dialog untuk mempersempit semua perbedaan. Membela hak kaum pekerja juga diprioritaskan oleh Vietnam sekarang dalam proses melakukan restrukturisasi ekonomi, meningkatkan daya saing dari perekonomian dan menjamin perkembangan yang berkesinambungan./.