Asosiasi-asosiasi di Perancis mengeluarkan pernyataan bersama tentang vonis PCA

(VOVworld) -  Tiga puluh lima asosiasi di Perancis baru saja mengirimkan kira-kira 120 pucuk surat dan Email kepada Komisi Eropa dan Presiden Komisi Eropa, para Anggota Majelis Tinggi dan para anggota Parlemen Perancis, Duta Besar negara-negara di Perancis dan lain-lain tentang keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA) mengenai gugatan Filipina terhadap Tiongkok yang bersangkutan dengan penjelasan dan penerapan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS-1982).


Asosiasi-asosiasi di Perancis mengeluarkan pernyataan bersama tentang vonis PCA - ảnh 1
Satu sesi perdebatan di PCA (ilustrasi)
(PCA-vovworld.vn)

Asosiasi-asosiasi termasuk pada komunitas orang Vietnam di Perancis dan asosiasi-asosiasi yang bersahabatan dengan Vietnam memprotes kuat tuntutan kedaulatan yang bertentangan dengan hukum internasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Tiongkok dan aktivitas dengan sengaja membangun dan mereklamasi pulau-pulau karang yang termasuk dalam kedaulatan Vietnam dan beberapa negara lain di kawasan. Asosiasi-asosiasi ini mengimbau kepada semua pihak yang bersangkutan dan komunitas internasional berkomitmen bertindak agar hukum internasional harus dilaksanakan, khususnya UNCLOS-1982 dan DOC. Semua sengketa di Laut Timur harus dipecahkan dengan langkah-langkah damai, tidak menggunakan  ancaman dan kekerasan apapun.

Dalam satu perkembangan yang bersangkutan, pada pertemuan tingkat menteri 2 plus 2 yang pertama antara para Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Australia dan Jerman yang berlangsung pada Selasa (6/9) di Berlin yang bersangkutan dengan tema Laut Timur, para Menteri ini mengakui bahwa perdamaian dan kestabilan di kawasan ini menjadi kecamasan global, bersamaan itu mengimbau kepada semua pihak supaya mengekang diri, mengurangi ketegangan dan memecahkan bentrokan secara damai, sesuai dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS-1982. Para Menteri menegaskan kembali arti penting dari semua negara dalam mempertahankan ketertiban internasional berdasarkan pada hukum  yang sekarang sedang berlaku.


Berita Terkait

Komentar

Yang lain