(VOVworld) – Memberikan sumbangan pendapat  terhadap Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar-tahun 1992 (UUD-1992) adalah aktivitas  politik  besar yang sedang berlangsung di seluruh negeri, menyerap  partisipasi dari  berbagai lapisan rakyat, dan menciptakan kebulatan pendapat tinggi dari opini umum  masyarakat.

Undang-Undang Dasar Republik Sosialis Vietnam-tahun 1992 (Ilustrasi)
(Foto:tuyengiao.vn)

Pada Senin sore, (4 Maret),  Koran “Quan Doi Nhan Dan” atau koran “Tentara Rakyat” telah mengumpulkan pendapat dari komandan dan perwira  Markas Komando Daerah Militer 4, Kementerian Pertahanan Vietnam yang telah memberikan sumbangan pendapat tentang sistim politik, hak asasi manusia, sosial-ekonomi, kebudayaan,  pendidikan, sains,  teknologi, lingkungan hidup, pembelaan Tanah Air,  aparat Negara, daya guna UUD,  proses amandemen UUD dll…, khususnya  masalah-masalah  yang bersangkutan dengan militer, pertahanan dan  pembelaan Tanah Air.

Selama dua bulan lebih ini,  kota Da Nang telah berkali-kali mengumpulkan 1000 pendapat dari  kader dan rakyt  terhadap Rancangan  Amandemen UUD-1992 dengan isi-isi tentang hak asasi manusia,  hak dan kewajiban dasar  dari warga negara. 

    Dengan  tema: “Amandemen UUD harus dikaitkan dengan kepemimpinan Partai Komunis, bersamaan itu  menjamin sifat independen, melaksanakan secara efektif hak-hak legislatif,  eksekutif dan yudikatif”, lokakaraya ilmiah yang diselenggarakan oleh kota Can Tho, pada hari yang sama, telah menyerap puluhan pendapat dan referat. Semua pendapat berfokus menganalisis dan menyumbangkan  isi-isi tentang ekonomi dan politik, pembangunan Negara hukum Vietnam sosialis  milik rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat; pembangunan dan pembelaan Tanah Air, aktif dan berinisiatif  melakukan integrasi internasional.

       Juga pada Senin (4 Maret), dua provinsi Ha Nam dan Dien Bien telah  mengadakan konferensi untuk mengumpulkan pendapat  dari para pemimpin teras di dua provinsi  ini terhadap  isi-isi tentang  hak asasi manusia,  hak dan kewajiban dasar  dari warga negara,  pembelaan Tanah Air, masalah-masalah yang bersangkutan dengan  sosial-ekonomi, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan –teknologi, lingkungan hidup  yang disebutkan dalam Rancangan Amandemen UUD-1992./.