Deputi PM, Menlu Vietnam, Pham Binh Minh menerima Sekretaris Negara Kementerian Eropa dan Luar Negeri Perancis, Jean-Baptiste Lemoyne

(VOVWORLD) - Deputi Perdana Menteri (PM), Menteri Luar Negeri (Menlu) Vietnam, Pham Binh Minh, pada Rabu sore (24 Januari), di Kota Hanoi, telah menerima Sekretaris Negara Kementerian Eropa dan Luar Negeri Perancis, Jean-Baptiste Lemoyne sehubungan dengan kunjungan-nya di Vietnam. 
Deputi PM, Menlu Vietnam, Pham Binh Minh menerima Sekretaris Negara Kementerian Eropa dan Luar Negeri Perancis, Jean-Baptiste Lemoyne - ảnh 1 Deputi PM, Menlu Vietnam, Pham Binh Minh (kanan) dan Sekretaris Negara Perancis, Jean-Baptiste Lemoyne (Foto: Thanh Chung/VGP)

Pada pertemuan tersebut Sekretaris  Negara Jean-Baptiste Lemoyne menegaskan bahwa Pemerintah Perancis menghargai dan memberikan prioritas dalam mendorong hubungan kemitraan strategis antara dua negara untuk berkembang secara intensif di semua bidang pada waktu mendatang.

Pada fihaknya, Deputi PM, Menlu Pham Binh Minh meminta kepada Pemerintah Perancis supaya memacu badan-badan usaha Perancis memperhebat investasi dan bisnis di Vietnam, menegaskan bahwa Pemerintah Vietnam terus menciptakan syarat yang kondusif bagi badan-badan usaha Perancis untuk mendekati pasar dan melakukan investasi dan bisnis di Vietnam di bidang-bidang unggulan yang dimiliki oleh Perancis seperti infrastruktur, energi, kedokteran-farmasi dan sebagainya, berjalan seperjalanan dengan Vietnam dalam melaksanakan komitmen-komitmen Perjanjian Paris tentang perubahan iklim. Beliau meminta kepada Perancis supaya mendukung secepatnya penandatanganan Perjanjian Perdagangan Bebas Vietnam-Uni Eropa.

Tentang masalah Laut Timur, Sekretaris Negara Jean-Baptiste Lemoyne menegaskan bahwa perhatian Perancis melaksanakan prinsip bebas, selamat dan aman maritim di kawasan ialah sebagai satu faktor penting di Pasifik-Occania. Kedua fihak sepakat menyerukan kepada semua fihak yang bersangkutan supaya perlu ada tekad baik dalam melaksanakan berbagai tanggung jawab internasional, menghindari aktivitas-aktivitas yang bisa merumitkan situasi dan meningkatkan ketegangan di kawasan, menegaskan bahwa semua sengketa harus dipepecahkan dengan langkah-langkah damai dan sesuai dengan hukum internasional, di antaranya ada UNCLOS 1982.

Komentar

Yang lain