Perserikatan Dk PBB di New York, AS (Foto: Xinhua/ VNA)

Duta Besar Perancis di PBB, Francois Delattre memberitahukan bahwa persidangan tentang  perpanjangan batas aktivitas kekuatan pengamat yang tidak berlibat dari PBB di Dataran Tinggi Golan (UNDOF) diubah dari konsultasi tertutup ke perbahasan terbuka, sesuai dengan tuntutan Suriah. DK PBB berencana akan tidak mengeluarkan pernyataan tentang keputusan Amerika Serikat (AS) tersebut karena satu naskah seperti itu memerlukan kesepakatan kelimabelas negara anggota DK PBB, di antaranya ada AS.

Sebelumnya, pada Selasa (26/3), Pemerintah Suriah telah menyampaikan surat kepada Perancis – negara yang menduduki jabatan sebagai Ketua DK PBB untuk meminta kepada badan ini supaya mengadakan persidangan mendesak, bersamaan itu menganggap keputusan AS sebagai “pelanggaran terang-terangan” terhadap resolusi-resolusi PBB. Presiden Donald Trump, pada Senin (25/3), telah menandatangani satu dekrit untuk mengakui kedaulatan Israel terhadap Dataran Tinggi Golan.

Israel menduduki Dataran Tinggi Golan pada waktu terjadi perang Timur Tengah 1967, kemudian menggabungkan daerah ini pada wilayahnya pada tahun 1981, gerak-gerik ini tidak diakui oleh komunitas internasional. Keputusan Presiden Donald Trump ini terbentur dengan protes keras dari banyak negara di dunia.

Dalam perkembangan pada hari yang sama, Uni Eropa menunjukkan bahwa negara-negara anggota Uni Eropa akan tidak mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai satu bagian dari wilayah Israel.