Panorama satu sidang DK PBB yang bersangkutan dengan RDRK (Foto:  AP)

Resolusi yang baru saja diesahkan itu memperketat sanksi-sanksi terkini yang telah diesahkan pada tanggal 5/8, tapi “lebih ringan” terbanding dengan rancangan resolusi yang diberlakukan oleh Duta Besar Amerika Serikat (AS) di PBB, Nikki Haley pada tanggal 6/9. Sanksi yang paling keras dalam resolusi baru ini ialah melarang sepenuhnya komoditas ekspor tekstil dan produk tekstil RDRK. Di samping itu, resolusi tersebut mempertahankan embargo gas bakar alam di taraf 500.000 barel dalam waktu 3 bulan terhitung dari tanggal 1/10 dan di taraf  2 juta barel dalam waktu 12 bulan terhitung dari tanggal 1/1 tahun mendatang. Selain itu, ekspor minyak kasar  negara ini terbatas di taraf sekarang ini ialah 2 juta barel per tahun.

Yang patut mendapat perhatian ialah resolusi ini menyerukan penggelaran solusi-solusi diplomatik, di antaranya ada pemulihan perundingan-perundingan 6 fihak. Ini merupakan hal penting yang ditekankan oleh Dubes Rusia di PBB setelah AS memberlakukan rancangan resolusi. Sebelum membawa resolusi ini ke pemungutan suara di depan DK PBB, AS telah mempunyai 4 hari melakukan perundingan tegang dengan Rusia dan Tiongkok. Menjelang pemungutan suara tersebut, RDRK juga mengeluarkan peringatan yang keras menyasar pada AS kalau Washington dengan gigih mendesak DK PBB meningkatkan sanksi anti Pyong Yang.