Jepang dan Inggris sepakat mencegah RDRK menghindari sanksi-sanksi di laut
(VOVWORLD) - Perdana Menteri (PM) Jepang, Shinzo Abe dan timpalannya dari Inggris, Theresa May, pada Senin (26 Februari), telah menyepakati kerjasama mencegah pengangkutan komoditas antar-kapal untuk menghindari sanksi-sanksi tentang perdagangan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terhadap Republik Demokrasi Rakyat Korea (RDRK).
 PM Jepang, Shinzo Abe(kiri) dan PM Inggris, Theresa May (Foto: Getty) |
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Jepang memberitahukan bahwa dalam pembicaraan telepon tersebut PM Shinzo Abe juga mengeluarkan pandangan yang menyatakan bahwa tidak bisa melaksanakan perundingan-perundingan “yang punya makna” terhadap Pyong Yang tanpa prasyarat tentang denuklirisasi semenanjung Korea. Pemimpin Jepang juga menekankan perlunya terus menimbulkan tekanan maksimal terhadap Pyong Yang untuk memaksa negara ini menghapuskan program pengembangan senjata nuklir-nya.
Pada hari yang sama, ketika berbicara di depan sidang ke-37 Dewan Hak Asasi Manusia PBB, pada Senin (26 Februari), di Jenewa, Ibukota Swiss, Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Korea, Kang Kyung-wha menekankan bahwa RDRK perlu menghaspukan program-program nuklir dan pengembangan rudal balistik-nya. Dia sekali lagi mendesak RDRK supaya menerima usulan Republik Korea tentang penyelenggaraan satu reuni keluarga yang terpisah karena peperangan tahun 1950-1953.