Ketua MN Nguyen Thi Kim Ngan: Terus membarui dan meningkatkan kualutas aktivitas MN

(VOVWORLD) - Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan XIV, Selasa pagi (20/11), mengakhiri persidangan ke-6. Ketika berbicara di depan sesi penutupan persidangan ini, Ketua MN Nguyen Thi Kim Ngan mengatakan bahwa pada persidangan ini, MN telah memilih Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam, Nguyen Phu Trong sebagai Presiden Republik Sosialis Vietnam; MN telah mengesahkan 9 Undang-Undang dan memberikan pendapat atas 6 Rancangan Undang-Undang lainnya. Khususnya, MN telah meratifikasi Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP) beserta berbagai naskah yang bersangkutan.
Ketua MN Nguyen Thi Kim Ngan: Terus membarui dan meningkatkan kualutas aktivitas MN - ảnh 1 Ketua MN Nguyen Thi Kim Ngan (Foto :Quochoi.vn)

Ketua MN Nguyen Thi Kim Ngan mengatakan :“Persidangan ke-6 pada akhir tahun 2018 merupakan persidangan yang mempunyai arti memberikan evaluasi sementara dan penilaian di sela masa bakti terhadap pelaksanaan Resolusi MN tentang sosial-ekonomi dan APBN. Melalui penilaian ini memperlihatkan bahwa meski harus menghadapi banyak kesulitan dan tantangan, tetapi restrukturisasi perekonomian telah mencapai hasil-hasil yang positif, berbagai jatah pada pokoknya tercapai dan melampaui target dan laju yang diajukan, GDP mencapai pertumbuhan yang positif, jaring pengaman sosial dan kehidupan rakyat selangkah demi selangkah meningkat, pertahanan, keamanan dipertahankan, aktivitas legislatif  dan pekerjaan pembangunan pemerintah mengalami banyak perubahan, posisi Vietnam di kawasan dan di dunia tidak henti-hentinya meningkat”.

Pada persidangan ini, MN juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan resolusi MN tentang pengawasan tematik dan konsultasi dari awal masa bakti sampai dengan akhirnya persidangan ke-4.  Sebelum berlangsung acara penutupan, MN memberikan suara untuk mengesahkan UU amandemen atas beberapa UU yang bersangkutan dengan perancangan; UU mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi (Amandemen); UU mengenai Keamanan Publik Rakyat (amandemen).

Komentar

Yang lain