Pada  Selasa pagi, tanggal 10 January  Komite Tetap Majelis Nasional Vietnam  mengadakan persidangan ke-5  untuk berbahas tentang  beberapa masalah yang masih ada perbedaan pendapat  atas rancangan Undang-Undang  tentang sosialisasi dan pendidikan hukum.
             Banyak anggota  MN mengatakan bahwa, sekarang pekerjaan menyosialisasikan dan memberi pendidikan hukum  tetap meletakkan warga pada posisi  pasif, belum  menciptakan syarat kepada warga untuk  mendekati  pengetahuan, naskah peraturan ketika ada keperluan. Mereka meminta supaya memasyarakatkan pekerjaan ini dengan  banyak isi kongkrit, praksis, menghindari pengadministrasasian, menimbulkan  kesulitan bagi warga. 

Ketua MN Vietnam Nguyen Sinh Hung . (Foto : internet)

             Ketua MN Vietnam Nguyen Sinh Hung  mengatakan bahwa, beberapa masalah dalam rancangan Undang-Undang ini telah diterima dan disunting, tapi masih  bersifat umum, belum memperjelas sifat praktek, kelayakan dan efektivitas dalam pekerjaan menyosialisasikan hukum. Ketua Nguyen Sinh Hung mengatakan bahwa “Sekarang ini, bicara soal menyosialisasikan undang-undang, tapi tidak bicara soal menyosialisasikan kepada siapa, tidak bicara  siapa yang harus belajar,  bertanggung jawab kepada orang yang belajar,  orang yang harus mencari tahu tentang Undang-Undang. Rancangan  Undang-Undang ini sangat pasif di pihak Negara,  terus berbuat secara sepihak, kurang bertanggung jawab dipihak warga negara, dan orang yang mengorganisasi pelaksanaan Undang-Undang. Atau tentang cara berbuat,  kita juga terlalu  mengadministrasikan  dan kehilangan  sifat sosial dari  masalah-nya”./.