(VOVworld) - Untuk melanjutkan persidangan ke-19,  pada Kamis  pagi (11 Juli), Komite Tetap Majelis Nasional (MN) Vietnam, angkatan ke-13  memberikan pendapat terhadap beberapa masalah penting yang masih ada perbedaan pendapat  terhadap rancangan Undang-Undang tentang Tender (amandemen) dan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Penghematan dan Pemberantasan Keborosan.

Para anggota peserta persidangan ke-19 Komite Tetap MN  membahas Undang-Undang tentang Tender 
(Foto: baodientu.chinhphu.vn)

Tentang Undang-Undang tentang Tender (amandemen), para anggota Komite Tetap MN Vietnam  sepakat hanya menentukan prosentase  30% modal milik negara di proyek-proyek  tender. Namun, juga ada pendapat yang  beranggapan bahwa  harus mempertimbangkan  prosentase ini. Para anggota Komite Tetap MN juga mengatakan bahwa dalam memilih kontraktor, perlu mengeluarkan ketentuan yang ketat dalam Undang-Undang, bersamaan itu menugasi Pemerintah membuat ketentuan lebih terinci untuk memilih kontraktor yang punya cukup persyaratan dan kemampuan  memenangkan tender.

Juga pada pagi hari itu,  Komite Tetap MN Vietnam berbahas mengenai Undang-Undang tentang Pelaksanaan Penghematan dan Pemberantasan Keborosan. Beberapa anggota   beranggapan bahwa  harus menambahkan dan  menentukan secara lebih jelas  mekanisme cara  pengawasan dari setiap obyek, menjamin pengawasan dari warga negara, menangani informasi yang menemukan  keborosan./.