(VOVworld) - Pada Rabu pagi, (24 April), di kota Hanoi, Komisi Ekonomi Majelis Nasional, Kementerian Kekayaan Alam dan Lingkungan Hidup Vietnam mengadakan konferensi online nasional untuk mengambil pendapat para anggota Majelis Nasional terhadap Rancangan Amandemen Undang-Undang tentang Pertanahan.
Konferensi mengambil pendapat anggota Majelis Nasional terhadap Rancangan Amandemen Undang-Undang tentang Pertanahan
(Foto: internet)
Setelah mengumpulkan semua sumbangan pendapat rakyat terhadap Rancangan Amandemen Undang-Undang tentang Pertanahan, Badan penyunting telah berkoordinasi dengan semua badan yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan pemaparan secara lengkap. Diantaranya, masalah yang paling diperhatikan rakyat ialah ketentuan tentang pengembalian, santunan, bantuan dan re-lokasi, Rancangan Amandemen Undang-Undang tentang Pertanahan telah diterima menurut arah memindahkan proyek-proyek re-lokasi, perumahan sosial, proyek yang menggunakan modal ODA ke pengembalian tanah demi kepentingan nasional dan kepentingan publik. Mayoritas pendapat menyetujui ketentuan ini. Yang bersangkutan dengan hak penggunaan tanah yang ditentukan dalam pasal 102 Rancangan Amandemen Undang-Undang tentang Pertanahan, Huynh Thanh Lap, Kepala rombongan anggota Majelis Nasional Vietnam kota Ho Chi Minh mengatakan: “Saya meminta kepada Pemerintah supaya jangan memberlakukan kerangka harga tanah, jadi hanya memberlakkan metode, prinsip penetapan harga tanah, melaksanakan pemeriksaan, pemantauan dan memberlakukan daftar harga di semua provinsi dan kota untuk disesuaikan dengan harga tanah di daerah-daerah perbatasan”.
Banyak pendapat meminta supaya mengesahkan Rancangan Amandemen Undang-Undang tentang Pertanahan setelah Undang-Undang Dasar diesahkan. Akan tetapi, badan penyunting telah meminta kepada Majelis Nasional supaya mengesahkannya pada persidangan ke-5 yang akan datang./.