Kudeta di Turki: Pemerintah dan beberapa Partai oposisi setuju mengamandir beberapa pasal dalam UUD
(VOVworld) - Pemerintah Turki bersedia bersama dengan semua partai oposisi membuat rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) yang baru. Pernyataan tersebut diumumkan oeh Perdana Menteri (PM) Turki, Binali Yildirim pada Senin (25 Juli) setelah rapat kabinet ke-3 setelah kudeta militer yang gagal pada tanggal 15 Juli malam.
PM Turki, Binali Yildirim berbicara di ibukota Ankara pada 19 Juli
(Foto: EPA/Kantor Berita Vietnam)
Ketika berbicara kepad kalangan wartawan di ibukota Ankara, PM Binali Yildirim menyatakamn: UUD Turki akan diamandir dalam beberapa pasal sesuai dengan situasi Turki setelah kudeta baru-baru ini. Sekarang semua kubu memulai proses mengamandir UUD. UUD Turki yang sedang berlaku menjadi efektif setelah kudeta pada tahun 1980. AmandemenUUD merupakan salah satu diantara masalah-masalah yang diperdebatkan di gelanggang politik Turki selama beberapa bulan belakangan ini karena kubu oposisi merasa khawatir akan meningkatkan kekuasaan dari Presiden Tayip Erdogan. Namun, setelah pertemuan antara Presiden Tayip Erdogan dan pemimpin Partai Keadilan dan Perkembangan (AKP) yang berkuasa bersama dengan beberapa pemimpin lain yaitu Partai Rakyat Republik (CHP) dan Parta Gerakan Nasionalisasi (MHP), di resedensi Presiden, pada Senin sore (25 Juli), semua pihak telah menyetujui beberapa perubahan kecil dalam UUD sekarang.