(VOVworld) - Pada Kamis (14 Maret), di kota Hanoi, Gabungan Asosiasi Persahabatan Vietnam mengadakan Konferensi memberikan sumbangan pendapat terhadap rancangan amandemen Undang-Undang Dasar-tahun 1992 (UUD-1992). Para peserta Konferensi ini menegaskan akan kepemimpinan Partai Komunis, peranan Pengurus Besar Front Tanah Air Vietnam, hak  melakukan bisnis dan kepemilikan rumah yang sah dari warga negara,  hak hidup dll…

Ketika menunjukkan jelas hal-hal yang mencuat dalam isi rancangan amandemen UUD-1992, Profesor Tran Ngoc Duong, mantan Wakil Kepala  Kantor Majelis Nasional  Vietnam mengatakan: “Menurut hemat saya, hal yang baru dalam UUD-1992 kali ini ialah kita terus melakukan pembaruan, sesuai dengan pengarahan membangun Negara hukum. Untuk pertama kalinya, dalam sejarah legislatif, UUD-1992 yang sedang berlaku ada kata-kata dalam pasal 2 yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif, tetapi dalam bab-bab berikutnya tentang organisasi mesin negara tidak menunjukkan lembaga manapun yang  adalah lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Tapi rancangan amandemen UUD kali ini  telah menyebutkan dengan tegas lembaga yang melaksanakan hak-hak itu. Yaitu Majelis Nasional melaksanakan hak legislatif, Pemerintah  melaksanakan hak eksekutif dan Mahkamah Rakyat Agung melaksanakan  hak yudikatif.  Itu adalah satu kemajuan besar”.

          Tentang peranan Pengurus Besar Front Tanah Air Vietnam, banyak peserta  beranggapan bahwa rancangan amandemen UUD-1992 telah mempunyai pemikiran baru ketika mengkongkritkan kata-kata: “Front Tanah Air Vietnam berpartisipasi pada pengelolaan Negara” menjadi “Front Tanah Air Vietnam berpartisipasi dalam mengawas dan memberikan kontra-argumentasi terhadap  keputusan Negara” Hal ini memanifestasikan pemahaman yang mendalam tentang kedaulatan rakyat, tentang kekuasaan Negara dalam rancangan amandemen UUD kali ini./.