Mendorong Penguatan Konektivitas antara MN Vietnam dengan Kegiatan-Kegaiatan PBB
(VOVWORLD) - Pada Sabtu pagi (22 Oktober), di Hanoi, ketika berbicara pada pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB), Antonio Guterres, yang sedang melakukan kunjungan resmi ke Vietnam atas undangan Presiden Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, Ketua Majelis Nasional (MN) Vietnam, Vuong Dinh Hue mengatakan bahwa Vietnam melaksanakan sangat konsisten sesuai dengan haluan pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang inklusif, tanpa meninggalkan siapa pun; menyelesaikan sistem hukum secara sinkron sesuai dengan standar internasional dan perjanjian perdagangan bebas generasi baru yang telah dikomitmen oleh Vietnam, untuk menjamin kerangka hukum integrasi internasional, secara positif dan bertanggung jawab.
 Ketua MN Vietnam, Vuong Dinh Hue dan Sekjen PBB, António Guterres. Foto: VOV |
Ketua MN Vuong Dinh Hue meminta agar PBB terus memperhatikan dan mendorong penguatan konektivitas antara MN Vietnam dan kegiatan-kegiatan PBB, antara badan-badan PBB dan Uni Parlemen Dunia (IPU), serta mekanisme multilateral terkait lainnya, mellaui itu, MN Vietnam terintegrasi lebih dalam dengan kegiatan profesional dari organisasi-organisasi internasional pada skala regional dan global, menciptakan kondisi bagi para anggota MN untuk dapat memperkuat pertukaran kerja sama, belajar pengalaman di bidang-bidang kegiatan MN.
Terkait masalah laut dan samudera, Ketua MN Vietnam, Vuong Dinh Hue menegaskan bahwa Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 seperti Institusi tentang Laut dan Samudra mempunyai keutuhan, universalitas, dan meregulasi semua kegiatan di laut.
Sekjen PBB mengatakan bahwa Vietnam adalah salah satu para anggota PBB yang dinamis dan aktif dari PBB. Dedikasi-dedikasi Vietnam untuk PBB telah berkontribusi untuk menjembatani kesenjangan antara negara-negara kaya dan miskin. Terkait Laut Timur, Sekjen PBB menyambut baik inisiatif Vietnam; menegaskan bahwa PBB selalu memberikan dukungan terbaiknya kepada Vietnam sesuai dengan hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS).