Mengambil pendapat rakyat terhadap rancangan amandemen Undang-Undang tentang Pertanahan

(VOVworld) - Kementerian  Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Vietnam  pada Kamis pagi  (28 Februari) mengadakan jupa pers tentang mengambil pendapat rakyat terhadap rancangan  amandemen Undang-Undang tentang Pertanahan.

Mengambil pendapat rakyat terhadap rancangan  amandemen Undang-Undang tentang Pertanahan  - ảnh 1
Naskah Undang-Undang tentang Pertanahan.
(Foto: www.tracuuphapluat.info)

          Pada jumpa pers ini, pemimpin Kementerian tersebut memberitahukan: Rancangan amandemen Undang-Undang tentang Pertanahan meliputi 14 bab dan 206 pasal, menambah 7 bab dan 60 pasal terbanding dengan Undang-Undang tentang Pertanahan tahun 2003 untuk mengatasi  problematik dan  pembatasan  Undang-Undang yang sedang berlaku. Tentang hal –hal baru  dari rancangan amandemen Undang –Undang tentang Pertanahan  ini, Deputi Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Vietnam, Nguyen Manh Hien memberitahukan: “Yang pertama ialah rancangan amandemen Undang-Undang tentang Pertanahan menentukan secara lebih  jelas  dan lebih kongkrit hak dan tanggung jawab Negara terhadap para pemilik tanah, menyetujui  manajemen Negara  tentang pertanahan dan semua hak dan kewajiban  pengguna tanah. Yang ke-2 ialah terus menyempurnakan kebijakan dan hukum tentang pertanahan di sektor pertanian menurut pengarahan memperluas  waktu penyerahan tanah lahan, mempunyai ketentuan sendiri tentang penggunaan tanah penanaman padi. Yang ke-3 ialah memperkuat pengoperasian hubungan-hubungan mekanisme, hubungan pertanahan menurut mekanisme pasar”.

          Rancangan amandemen Undang-Undang tentang Pertanahan mengambil pendapat rakyat dengan bentuk-bentuk seperti memberikan sumbangan pendapat langsung atau secara tertulis, kemudian disampaikan kepada semua badan dan organisasi yang bertanggung jawab dan  dibahas di semua konferens dan lokakarya, memberikan pendapat melalui Portal Pemerintah, Website Kementerian Sumber Daya  Alam dan Lingkungan Hidup dll.. Waktu mengambil pendapat rakyat  terhadap Rancangan amandemen Undang-Undang tentang Pertanahan  dimulai dari 1 Februari  dan berakhir pada 31 Maret 2013./. 


Komentar

Yang lain