Para anggota MN menghadiri sidang pada tanggal 6 Juni sore (Foto: quochoi.vn)

Menurut Menteri, Ketua Komisi Etnis Hau A Lenh, Partai dan Negara telah memberlakukan banyak kebijakan guna menciptakan perkembangan daerah pemukiman warga etnis minoritas, di antaranya ada program-program target nasional. Program dirancang dengan beberapa proyek unsur dan telah digelar di 51 di antara 63 provinsi dan kota.

Terkait mobilisasi sumber modal untuk program, Menteri Hau A Lenh mengatakan bahwa Komisi Etnis telah memberikan masukan kepada Pemerintah untuk disampaikan kepada Komite Tetap MN supaya mengatur cukup modal dari APBN yaitu 104 triliun VND (atau 4,4 miliar USD) dalam tahapan dari sekarang sampai tahun 2025. Selain itu, juga ada beberapa sumber modal lain seperti modal kredit, modal pendamping daerah, modal di luar APBN dan sebagainya. Menurut dia, pengaturan modal sudah cukup untuk menggelar resolusi yang sudah disahkan MN.

Menteri, Ketua Komisi Etnis Hau A Lenh menjawab interpelasi dari para anggota MN (Foto: quochoi.vn)

Terkait alokasi tanah tempat tinggal, tanah produksi bagi warga etnis minoritas, Menteri Hau A Lenh mengatakan bahwa ini merupakan tanggung jawab daerah, tetapi masalah ini harus ditinjau untuk menjamin keadilan dalam kebijakan. Pada pihak Komisi Etnis, Menteri Hau A Lenh mengatakan:

“Dalam Rancangan Undang-Undang mengenai Pertanahan (amandemen), Komisi Etnis sudah mengusulkan supaya memberikan tanah kepada warga etnis minoritas. Kami meminta dua hal, yaitu: perlu membuat kebijakan tentang tanah tempat tinggal bagi warga etnis minoritas sesuai dengan adat istiadat masing-masing daerah, dan ada kebijakan bagi warga etnis minoritas untuk memiliki tanah produksi pertanian dan kegiatan sehari-hari”.

Juga pada acara interpelasi tersebut, Menteri Hau A Lenh beranggapan bahwa kebijakan negara yang digelar di daerah pemukiman warga etnis minoritas hanya sungguh-sungguh berhasil apabila dipahami secara jelas dan didukung masyarakat.