Menyempurnakan koridor hukum dalam berjuang menangani perilaku sosialisasi yang tidak sesuai dengan kenyataan di internet
(VOVWORLD) - Majelis Nasional (MN) Vietnam, pada Kamis (01 November), terus melakukan interpelasi terhadap para anggota Pemerintah, Ketua Mahkamah Rakyat Agung dan Jaksa Rakyat Agung dalam melaksanakan Resolusi-Resolusi MN tentang pengawasan tematik dan interpelasi dari awal masa bakti sampai akhir persidangan ke-4, MN angkatan XIV.
 Panorama satu persidangan MN Vietnam (Foto: quochoi.vn) |
Ketika menjawab pertanyaan Nguyen Sy Cuong, anggota MN Vietnam dari Provinsi Ninh Thuan tentang solusi mengatasi dan mencegah informasi yang memutarbalikkan dan menodai kenyataan di jaringan internet di Vietnam sekarang ini, Letnan Jenderal To Lam, Menteri Keamanan Publik Vietnam memberitahukan bahwa Kementerian Keamanan Publik Vietnam telah berkoordinasi dengan Kementerian Informasi dan Komunikasi Vietnam meminta kepada badan-badan usaha pemberi jasa telekomunikasi supaya mencegah kira-kira 3.000 website yang isi-nya buruk dan memberi informasi yang memutarbalikkan dan menyalahi kenyataan. Bersamaan itu, meminta kepada badan-badan usaha pemberi jasa asing supaya bekerjasama melaksanakan permintaan-permintaan tentang penanganan informasi yang melanggar undang-undang Vietnam. Sekarang Undang-Undang mengenai Keamanan Siber telah diesahkan oleh MN, Kementerian Keamanan Publik Vietnam akan terus menyempurnakan koridor hukum dalam berjuang menangani perilaku-perilaku pelanggaran undang-undang di ruang siber. Menteri To Lam memberitahukan:
“Kementerian Keamanan Publik terus berkoordinasi dengan berbagai kementerian, badan dan instansi dalam menggelarkan sosialisasi dan membantah aktivitas-aktivitas melawan, menodai, memutarbalikkan yang dilakukan obyek-obyek ruang siber. Terus mengumpulkan dan memperkokoh dokumen dan bukti tentang obyek-obyek yang melakukan propaganda dan menentang Negara, menodai, memutarbalikkan, memfitnah serta melanggar kehormatan di ruang siber untuk mengajukan bentuk-bentuk perjuangan menangani secara tepat waktu”.
Ketika menjawab pertanyaan Pham Dinh Cuc, anggota MN Vietnam dari Provinsi Ba Ria-Vung Tau tentang pelaksanaan proyek mengembangkan pembayaran tanpa menggunakan uang tunai tahap 2016-2020, Gubernur Bank Negara Vietnam, Le Minh Hung memberitahukan bahwa untuk memacu aktivitas tidak menggunakan uang tunai, Bank Negara Vietnam baru saja memberlakukan 10 surat edaran untuk membimbing penguatan pembayaran tanpa uang tunai serta menjamin keamanan dan keselamatan dalam aktivitas pembayaran tanpa uang tunai.