(VOVworld) – Untuk melanjutkan agenda persidangan, Rabu (26/10), Majelis Nasional (MN) Vietnam melakukan perbahasan di auditorium untuk mendengarkan rancangan revisi dan tambahan atas beberapa pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2015.

Melalui perbahasan, para anggota MN berpendapat bahwa Kitab ini adalah sebuah Undang-Undang besar dan teramat penting. Maka perlu merevisi secara tuntas semua ketentuan yang belum rasional, membuat Undang-Undang yang implementatif, yang merapati praktek dan bersifat stabil untuk jangka-panjang

Pada persidangan ini, banyak anggota MN memberikan sumbangan pendapat supaya merevisi ketentuan bahwa orang yang berusia dari 14 sampai di bawah 16 tahun harus memikul tanggung-jawab pidana atas kejahatan-kejahatan yang teramat serius, karena dengan sengaja atau melakukan kejahatan yang luar biasa seriusnya.

Para anggota MN juga memberikan sumbangan pendapat tentang perihal untuk pertama kalinya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mempunyai ketentuan menetapkan tanggung-jawab pidana dari para badan hukum perdagangan. Ini merupakan hal baru yang menonjol dan bersifat terobosan dalam kebijakan pidana Vietnam untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan dalam menangani semua pelanggaran yang dilakukan oleh para badan hukum perdagangan, terutama pelanggaran di bidang ekonomi dan lingkungan hidup. Mereka juga menyatakan bahwa Kitab Undang-Undang ini adalah kitab undang-undang penting yang bersifat tulang punggung, oleh karena itu, MN baru mengesahkannya setelah mempelajari secara teliti semua isi yang direvisi.

Sebelumnya, pada Selasa (25/10), MN menyediakan sehari kerja di aula untuk membahas Undang-Undang tentang Asosiasi. Melalui perbahasan, para anggota MN meminta kepada MN supaya harus menyediakan waktu untuk terus meneliti, menambah dan mengambil pendapat di kalangan berbagai lapisan rakyat yang luas dan obyek-obyek yang terpengaruh. Di segi lain, banyak anggota MN meminta bahwa bagi asosiasi-asosiasi yang tidak melakukan konektivitas dan  bergabung dengan asosiasi di luar negeri atau menerima bantuan dari luar negeri, hanya membatasi situasi yang merugikan keamanan politik dan ketertiban sosial, jangan membatas aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan pedoman dan tujuan asosiasi.