(VOVworld) - Untuk melanjutkan program kerja persidangan ke-9 Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-13, pada Jumat pagi (22 Mei), para anggota MN berbahas di grup-grup tentang  Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang aktivitas pengawasan  MN dan Dewan Rakyat. RUU ini menambahkan beberapa ketentuan untuk meningkatkan daya-guna dan hasil-guna aktivitas pengawasan MN dan Dewan Rakyat. RUU ini menambahkan ketentuan  yang bersifat prinsip tentang daya-guna dan hasil-guna aktivitas pengawasan, diantaranya menunjukkan bahwa pengawasan MN dan Dewan Rakyat  merupakan aktivitas  pengawasan dari badan  kekuasaan Negara.

Anggota MN Vietnam dari provinsi Cao Bang, Phung Van Hung
berbicara di depan sesi persidangan ke-9 MN angkatan ke-13
(Foto: xaluan.com)

Juga pada pagi harinya, para anggota MN berbahas tentang rencana program legislasi MN  pada tahun 2016, menyesuaikan Program legislasi angkatan ke-13 dan  tahun 2015, Pasal 60 Undang-Undang tentang Asuransi Sosial tahun 2014

Pada sore harinya, para anggota MN berbahas di Aula tentang RUU mengenai Pemberlakuan naskah pelaksanaan undang-undang. Undang-Undang ini merupakan fundasi hukum dalam menyempurnakan sistim perundang-undangan Vietnam. Secara pada pokoknya, para anggota MN menyetujui perlunya memberlakukan Undang-Undang ini dan menyetujui banyak isi RUU ini. Akan tetapi, masalah yang masih dipikir-pikir beberapa anggota MN ialah apakah mempertahankan wewenang memberlakukan naskah hukum dari Dewan Rakyat dan Komite Rakyat tingkat kabupaten dan kecamatan. Pham Tat Thang, anggota MN dari provinsi Vinh Long (Vietnam Selatan) mengatakan: “Saya menyokong metode bahwa tingkat kabupaten dan kecamatan bisa memberlakukan naskah hukum.  Kalau adalah mesin pemerintahan yang melakukan pengelolaan negara di wilayah, maka harus mendapat perkakas untuk melaksanakan fungsi pengelolaan itu. Perkakas itu ialah pemberlakukan naskah hukum”.