MU PBB akan melakukan sidang darurat tentang masalah Yerusalem

(VOVWORLD) - Menurut permintaan negara-negara Arab dan Islam, pada Rabu (21 Desember),  Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) yang terdiri dari 193 anggota akan mengadakan sidang istimewa darurat untuk berbahas tentang keputusan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump tentang pengakuan Yerusalem sebagai Ibukota Israel. 
MU PBB  akan melakukan  sidang darurat  tentang masalah Yerusalem - ảnh 1 Negara-negara dalam DK PBB mendukung draft resolusi yang isinya berseru kepada AS supaya menarik keputusan tentang Yerusalem, pada 18/12. (Foto: AFP/Kantor Berita Vietnam)

Pada sidang ini, MU PBB akan memberikan suara terhadap draft resolusi yang isinya berseru  kepada Presiden Donald Trump supaya menarik pernyataan ini.

Banyak negara dan organisasi di dunia tetap terus mengecam AS setelah Washington  memveto  draft  resolusi yang dikeluarkan oleh Mesir tentang posisi hukum Yerusalem pada pemungutan  suara  di Dewan Keamanan PBB, pada Senin (18 Desember).

Dalam pernyataannya pada Selasa (19 Desember),  Sekretaris Jenderal (Sekjen) Liga Arab, Ahmed Abloul-Gheit menegaskan: Gerak gerik AS  ini  akan membuat negara ini terisolasi. Pada hari yang sama, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Iran, dalam pernyataan-nya, mengecam gerak gerik AS tersebut, menganggap-nya sebagai langkah “kurang berhati-hati” dan “AS  kurang mematuhi resolusi-resolusi internasional”.

Pemerintah Kuweit juga memprotes gerak gerik AS ini, bersamaan itu juga  berseru kepada komunitas internasional  supaya memprotes  keras AS yang  memutuskan  untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel dan memindahkan  Kedutaan Besar-nya ke sana. 

Deputi Perdana Menteri (PM) Turki, Bekir Bozdag juga mengecam AS yang memveto draft resolusi tentang posisi hukum Yerusalem dan beranggapan bahwa AS jangan bertentangan dengan hukum internasional. 

Juga bersangkutan dengan masalah ini, Duta Besar Negara Palestina untuk Vietnam, Saadi Salama, pada Selasa (19 Desember), telah mengadakan pertemuan dengan kalangan pers  untuk menyampaikan informasi tentang perkembangan-perkembangan belakangan ini di Timur Tengah yang bersangkutan dengan pendirian AS yang baru tentang Yerusalem.  Dubes Saadi Salama menegaskan: Yerusalem merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dari wilayah  Negara Palestina yang diduduki. Palestina menyambut  komitmen  komunitas internasional terhadap hukum internasional tentang hak-hak dari orang Palestina.  Dia juga menunjukkan: Pemerintah Palestina  berhaluan memilih  solusi  tanpa kekerasan dalam memecahkan bentrokan Palestin-Israel dan sedang berupaya keras menyatukan semua pasukan dan organisasi politik Palestina untuk bersama melakukan koordinasi dan mengusahakan suara bersama dalam memecahkan masalah ini.

Komentar

Yang lain