Pakar internasional: Tindakan Tiongkok di Laut Timur bertentangan dengan hukum internasional
(VOVWORLD) - Dalam menghadapi klaim Tiongkok tentang pembentukan "Distrik Xisha" (Kepulauan Hoang Sa – Paracel milik wilayah Vietnam) dan “Distrik Nansha" (Kepulauan Truong Sa – Spratly milik wilayah Vietnam), koran "The Economic Times" dari India, pada Selasa (21/4), menganggap bahwa tindakan Tiongkok telah mengabaikan klaim semua pihak yang bersangkutan dan melanggar prinsip-prinsip Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) serta standar dan hukum internasional.
 Pakar meneliti situasi Laut Timur dan ASEAN, Grigory Loksin (Foto: VNA) |
Koran “Channel News Asia”, pada hari yang sama, merilis kata-kara pakar Bill Hayton dari organisasi Chatham House dari Inggris yang menganggap bahwa Tiongkok telah meratifikasi UNCLOS 1982. Akan tetapi, sekarang Tiongkok sedang bertentangan dengan UNCLOS 1982 dengan cara menegaskan kedaulatan di tempat-tempat yang sangat jauh.
Tentang masalah ini, Grigory Loksin, pakar Pusat Penelitian Vietnam dan ASEAN - Pusat Timur Jauh dari Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia menganggap bahwa tindakan Tiongkok telah melanggar Piagam PBB dan UNCLOS 1982, merumitkan dan menegangkan situasi di kawasan. Dia juga menganggap bahwa pimpinan Vietnam telah menyusun satu kebijakan yang bertanggung jawab dan rasional dalam situasi sekarang ini. Menurut hemat dia, Vietnam sedang melakukan segala-galanya untuk bisa membela kedaulatan dan kepentingan yang sah di Laut Timur, bersamaan itu berupaya mempertahankan perdamaian dan kestabilan di kawasan.