Wakil dari para pihak terkait setelah acara penandatanganan tersebut di Khartoum, Sudan, pada 5 Desember 2022 (Foto: AFP/VNA)

Kesepakatan tersebut ditandatangani Jenderal Abdel Fattah Al Burhan, pemimpin kudeta yang berlangsung pada tahun lalu, dan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, pemimpin kedua dalam Dewan Kedaulatan Transisi Sudan, beserta wakil dari beberapa kelompok sipil, di antaranya ada Pasukan untuk Kebebasan dan Perubahan (FFC). FFC menunjukkan bahwa dalam tahap pertama, kesepakatan kerangka tersebut akan meletakkan fondasi bagi pembentukan pemerintah sipil transisi. Kesepakatan terakhir bertujuan menangani permasalahan seperti hukum dalam tahapan transisi dan reformasi terhadap tentara yang akan diselesaikan pada beberapa pekan mendatang.

Amerika Serikat dan negara-negara mitra menyambut baik kesepakatan tersebut, bersamaan dengan itu mendesak para pihak untuk menyelesaikan negosiasi terkait pembentukan pemerintah sipil baru. Dalam pernyataan bersama, Norwegia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Inggris, dan Amerika Serikat menegaskan bahwa ini merupakan faktor kunci untuk melakukan kembali kegiatan bantuan perkembangan internasional dan mendorong kerja sama yang lebih mendalam antara Pemerintah Sudan dan para mitra internasional.