Profesor Kavi Chongkittavorn dari Thailand  (Foto: vov.vn)

Banyak pendapat di sela-sela lokakarya ini menyatakan bahwa komunitas internasional perlu bersuara tentang perkembangan-perkembangan di Laut Timur.

Di sela-sela lokakarya ini, banyak sarjana menyatakan bahwa tindakan Tiongkok yang melakukan survei geologi di kawasan Laut Timur di mana negara ini tidak punya kedaulatan dan merintangi aktivitas perkembangan migas di lepas pantai negara-negara lain di Laut Timur telah melanggar Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982. Anthony Nelson, Direktur urusan masalah-masalah Asia Timur dan Pasifik dari Grup Konsultasi Albright Stonebridge menyatakan bahwa Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) perlu mengajukan suara yang jelas tentang masalah-masalah di Laut Timur. “ASEAN perlu mengeluarkan satu keputusan tentang masalah ini maupun masalah apakah terus membiarkan beberapa negara yang tidak punya sengketa di Laut Timur memveto tindakan-tindakan penting atau tidak. Di segi lain, satu kelompok negara-negara anggota ASEAN bisa saling melakukan tindakan. Misalnya, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina dan Viet Nam bisa melakukan tindakan bersama dan hal ini akan menjadi lebih efektif  kalau ada bantuan dari Indonesia alih-alih berdasarkan pada ASEAN”.

Profesor Kavi Chongkittavorn dari Institut Penelitian Strategi dan Internasional dari Universitas Chulalongkorn (Thailand) mengatakan: “ASEAN menginginkan ada COC yang baik di Laut Timur, karena ini bukanlah hanya masalah antara Tiongkok dan Viet Nam saja. Kalau kita memiliki satu COC yang baik, negara-negara lain akan ingin melakukan kerjasama dengan ASEAN dan Tiongkok. Kita tidak perlu terburu-buru mencapai satu COC kalau ia belum benar-benar baik. Masih ada banyak masalah yang perlu diatasi walaupun semua pihak telah mencapai rancangan naskah tunggal tentang COC”.

Lokakarya tahunan ke-9 tentang Laut Timur yang diadakan oleh Pusat Penelitian Strategi dan Internaisonal (CSIS) dianggap sebagai peluang bagi kalangan pakar, sarjana dan media untuk melakukan perbahasan dan analisis yang intensif dan multi-dimensi tentang perkembangan-perkembangan di Laut Timur pada tahun lalu, khususnya waktu belakangan ini ketika muncul tindakan-tindakan yang merintangi aktivitas eksploitasi migas dari negara-negara di Laut Timur.