(VOVWORLD) - Pada Konferensi Para Ketua Parlemen Dunia ke-5 di Republik Austria, dalam pertemuan dengan Kepala Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Austria, Ghada Fathi Waly pada Senin sore (6 September) (waktu lokal), Ketua MN Vuong Dinh Hue menegaskan bahwa PBB selalu memainkan peran penting dalam kebijakan luar negeri dan berjalan-seperjalanan dengan Vietnam dalam pembangunan dan pengembangan tanah air, menciptakan syarat yang kondusif untuk mengembangkan dan meningkatkan posisi dan citra Vietnam di gelanggang internasional, memberikan sumbangsih dalam memperdalam hubungan antara Vietnam dengan negara-negara lannya di dunia.
 Ketua MN Vuong Dinh Hue dan Kepala Kantor PBB di Austria, Ghada Fathi Waly (Foto: quochoi.vn) |
Ketua MN Vuong Dinh Hue menginginkan bahwa PBB terus membantu Vietnam untuk mengembangkan ekonomi, mengatasi dampak negatif wabah Covid-19 terhadap mata pencaharian warga.
Ketua MN juga meminta PBB supaya terus mengembangan peran dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mendorong penghormatan hukum internasional; membantu negara-negara, di antaranya Vietnam melaksanakan Agenda demi pembangunan yang berkelanjutan, terutama pada saat dunia mengalami banyak perubahan yang mendalam akibat wabah Covid-19.
Di sisi lain, Ghada Fathi Waly menegaskan komitmen PBB dalam terus memperkuat kerja sama dengan Vietnam; dalam strategi aktivitasnya di waktu mendatang, PBB memperkuat kerja sama dengan parlemen negara-negara, termasuk MN Vietnam.
Pada hari yang sama, Ketua MN Vuong Dinh Hue melakukan pertemuan dengan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Ketua MN Vuong Dinh Hue meminta dua pihak untuk berkoordinasi dalam menangani masalah-masalah yang menjadi minat bersama seperti perdagangan barang dan meminta Indonesia supaya lebih menciptakan syarat kepada Vietnam untuk mengeskpor hasil pertanian dan buah-buahan, memperlakukan para nelayan Vietnam secara manusiawi, mendorong perundingan delimitasi zona ekonomi eksklusif antara dua negara.
Ketua MN Vuong Dinh Hue juga menekankan sentralitas ASEAN dan menjaga perdamaian, stabilitas, keamanan, keselamatan, kebebasan maritim, dan penerbangan, dengan segera menyelesaikan COC yang substantif, efektif, dan sesuai dengan hukum internasional, terutama UNCLOS 1982.