Serdaru Suriah digelarkan di Provinsi Daraa (Ilustrasi) (Foto: AFP/VNA)

Proses pembentukan tersebut akan mendapat bantuan PBB dan Komite ini akan dipanggil pada pekan depan. PBB menganggap pembentukan tersebut sebagai langkah selanjutnya dalam upaya mengusahakan solusi politik untuk menghentikan serangan sesaudara yang sudah memakan waktu 8 tahun ini di Suriah.

Komite tersebut meliputi para wakil Pemerintah, faksi oposisi dan berbagai lembawa masyarakat sipil dengan tujuan merevisi UUD dan berupaya menghentikan bentrokan internal yang sudah memakan waktu lebih dari 8 tahun ini. Menurut rencana PBB, Komite tersebut akan meliputi 150 anggota, di antaranya 50 orang dipilih oleh Pemerintah, 50 anggota berasal faksi oposisi dan 50 anggota mewakili berbagai lembaga masyarakat sipil. Komite tersebut tidak meliputi wakil Pemerintahan otonomi Orang Kurdi di Suriah Timur dan Suriah Timur Laut.

Sebelumnya, Sekjen PBB menegaskan bahwa semua faksi yang bersangkutan di Suriah sudah menyepakati unsur satu komite dengan tugas menyusun kembali UUD negara ini. Dia juga memberitahukan bahwa Utusan Khusus PBB tentang Suriah, Geir Pedersen sedang melaksanakan semua “pekerjaan terakhir” dengan semua pihak tentang pasal-pasal kongkrit.