(VOVWORLD) - Persidangan ke-10 Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan XIV, MN, pada Senin pagi (9/11), di Kota Ha Noi, memasuki pekan ke-2 menurut bentuk berkumpul. MN terus melakukan acara interpelasi dan jawaban interpelasi tentang berbagai masalah yang terkait dengan pelaksanaan resolusi-resolusi MN.
 Menteri Pertanian dan Pengembangan Pedesaan Vietnam, Nguyen Xuan Cuong (Foto: vnexpress.net) |
Pada pekan kerja dari 9-13 November, para anggota MN melakukan pembahasan di auditorium tentang rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai pencegahan dan pemberantasan narkotika (amandemen), rancangan resolusi tentang percobaan menggelola dan menggunakan lahan pertahanan, keamanan yang terkait dengan aktivitas kerja, produksi, dan pembangunan ekonomi.
Para anggota MN melakukan pembahasan di grup-grup tentang berbagai rancangan dokumen untuk disampaikan kepada Kongres Nasional ke-13 Partai Komunis Vietnam, rancangan UU mengenai lalu lintas jalan darat (amandemen), rancangan UU mengenai penjaminan ketertiban dan keselamatan lalu lintas jalan darat, rancangan UU mengenai kekuatan yang ikut menjaga keamanan dan ketertiban di basis.
MN akan melakukan pemungutan suara terhadap resolusi mengenai alokasi APBN tahun 2021, resolusi mengenai partisipasi pada pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, resolusi mengenai pemilihan nasional terhadap anggota MN angkatan XV, pemilihan terhadap anggota Dewan Rakyat semua tingkat masa bakti 2021-2026.
Ketika menjawab tentang masalah laju penelitian dan produksi vaksin demam babi Afrika, Menteri Pertanian dan Pengembangan Pedesaan Vietnam, Nguyen Xuan Cuong mengatakan bahwa Vietnam telah melakukan kerja sama dan menerima jenis virus demam babi di luar negeri dan memproduksi partai vaksin yang mulai menunjukkan hasil uji yang menggembirakan. Menurut rencana, di triwulan III 2021, akan ada vaksin demam babi.
Terhadap penyusunan kode etik di internet dan melindungi anak-anak di internet, Menteri Informasi dan Komunikasi Nguyen Manh Hung mengatakan bahwa kode etik di internet akan diberlakukan pada 2020 dan perlindungan anak-anak akan diselipkan oleh kementerian ini dalam kode etik tersebut.
Ikut serta pada sesi jawaban interpelasi pada senin pagi (9/11) juga ada Menteri Perencanaan dan Investasi, Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata, Menteri Hukum, Menteri Pembangunan, Inspektur Jenderal Pemerintah, Menteri-Kepala Kantor Pemerintah