Pekan kerja ke-3 persidangan ke-6 Majelis Nasional Vietnam angkatan ke-13

(VOVworld) – Hari Senin (4 November) adalah hari pertama pekan kerja ke-3 persidangan ke-6 Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-13. Pada pekan kerja ini, para anggota MN akan meninjau, membahas dan memberikan sumbangan pendapat terhadap banyak isi penting seperti: Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Asuransi Kesehatan (amandemen), RUU tentang Pembangunan (amandemen), RUU tentang Pembelaan Lingkungan Hidup (amandemen). Khususnya, MN akan menyediakan waktu satu hari setengah untuk membahas Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar-1992 dan RUU tentang Pertanahan (amandemen).

Pekan kerja ke-3 persidangan ke-6 Majelis Nasional Vietnam angkatan ke-13 - ảnh 1
MN membahas banyak isi penting
(Foto: vov.vn)

Pada Senin pagi (4 November), MN melakukan perbahasan di aula untuk mendengarkan laporan Komite Tetap MN dalam menjelaskan, menerima dan menyesuaikan RUU tentang Pelaksanaan Penghematan dan Pemberantasan Keborosan (amandemen) serta membahas beberapa isi yang masih ada perbedaan pendapat dalam RUU ini. Pada Senin sore, MN melakukan perbahasan di grup-grup tentang penyempurnaan Resolusi MN No. 38/2004/QH11 pada 3 Desember tahun 2004 tentang haluan melakukan investasi untuk membangun jalan Ho Chi Minh dan membahas RUU tentang Pabean (amandemen).

Sependapat dengan perlunya melakukan Amandemen terhadap Undang-Undang tentang Bea Cukai, beberapa anggota MN beranggapan bahwa Rancangan Amendemen Undang-Undang tentang Bea Cukai merupakan satu Rancangan Undang-Undang yang penting, berpengaruh langsung terhadap perkembangan sosial-ekonomi di dalam negeri, memberikan pengaruh yang intensif dan ekstensif terhadap proses integrasi internasional. 

Oleh karena itu, disamping tuntutan pembaruan secara komprehensif aktivitas bea cukai, memodernisasi bea cukai, para anggota MN menekankan perlunya memperkuat reformasi administrasi, turut meningkatkan daya saing  internasional Sebelumnya pada pagi harinya,  MN bekerja di Aula untuk mendengarkan Laporan yang disampaikan Komite Tetap MN tentang pemaparan, penerimaan, peredaksian terhadap Rancangan Undang-Undang tentang pelaksanaan penghematan dan pemberantasan keborosan (amandemen) dan berbahas tentang beberapa isi yang masih ada perbedaan pendapat tentang Rancangan Undang- Undang ini./.

Berita Terkait

Komentar

Yang lain