(VOVworld) – Sidang ke-2 Komite Tetap Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-14 telah dibuka di kota Hanoi pada Senin pagi (15/8). Berlangsung selama 2 hari, dari 15-16/8, Komite Tetap MN membahas isi-isi seperti menilai hasil awal penyelenggaraan persidangan pertama dan pesiapan bagi persidangan ke-2; memberikan pendapat terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Pasukan Pengawal; RUU tentang Polisi Kecamatan dan banyak isi penting lainnya.

Ketua MN Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan, memberitahukan: “Pada sidang ini, Komite Tetap MN membahas isi-isi seperti: yang pertama ialah menilai hasil awal penyelenggaraan persidangan pertama dan memberikan pendapat terhadap persiapan persidangan ke-2 MN Vietnam angkatan ke-14; yang ke-2 ialah memberikan pendapat terhadap dua RUU yaitu RUU tentang Pasukan Pengawal dan RUU tentang Polisi Kecamatan. Yang ke-3 ialah memberikan pendapat tentang pemaparan Pemerintah yang bersangkutan dengan penyesuaian rencanan modal luar negeri tahun 2016; memberikan pendapat terhadap pemaparan Pemerintah tentang rekomendasi menggunakan sumber modal obligasi cadangan Pemerintah tahap 2012-2015 dari proyek Danau Ta Trach bagi isi pemberian kompensasi, pemindahan dan pemukiman kembali warga”.

 Dalam sesi perbahasan pada Senin pagi (15/8), Menteri Keamanan Publik Vietnam, To Lam mempresentasikan pemaparan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pasukan Pengawal. Menyusul kemudian, Ketua Komisi Pertahanan dan Keamanan Majelis Nasional (MN) Vietnam, Vo Trong Viet mempresentasikan laporan verifikasi RUU tentang Pasukan Pengawal. Pada perbahasan tersebut, para anggota Komite Tetap MN Vietnam menyepakati pemaparan dan laporan verifikasi dan berpendapat bahwa Peraturan Negara tentang Pasukan Pengawal yang diberlakukan pada 2005 telah menciptakan dasar hukum yang penting bagi pasukan pengawal untuk melaksanakan secara baik tugas yang dilimpahkan, turut mengabdi usaha membela Partai Komunis dan Negara serta pekerjaan membela keamanan nasional, menjamin ketertiban dan keselamatan masyarakat.  Para anggota Komite Tetap MN berpendapat bahwa penyusunan RUU tersebut untuk mengkongkritkan ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 2013 adalah perlu, menjamin aktivitas menjaga keamanan dan ketertiban dari pasukan pengawal dapat dilaksanakan secara kondusif, sekaligus menjamin hak manusia, hak warga warga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 2013.

RUU tentang Pasukan Pengawal tersebut terdiri dari 5 bab, 29 pasal dengan berbagai ketentuan kongkrit tentang: prinsip pekerjaan pengawalan; kebijakan Negara terhadap pekerjaan pengawalan dan pasukan pengawal, dll. Wakil Ketua MN Vietnam, Do Ba Ty meminta kepada badan penyunting supaya terus berkoordinasi dengan semua badan fungsional untuk mencatat dan menghimpun semua pendapat untuk menyiapkan perbahasan ke-2 tentang RUU tersebut.