Panorama sidang pleno ke-7  Komisi urusan masalah-masalah sosial Majelis Nasional Vietnam. (Foto: laodong.vn

Pada sidang pleno ini, para anggota Komisi ini  akan melakukan verifikasi terhadap laporan-laporan Pemerintah tentang pengelolaan dan penggunaan Dana Asuransi Kesehatan tahun 2016; hasil aktivitas dan pengelolaan dan penggunaan Dana pencegahan dan penanggulangan  dampak rokok 2016-2017; laporan tentang masa 2 tahun pelaksanaan Resolusi MN tentang usaha memperhebat pelaksanaan kebijakan, Undang-Undang tentang Asuransi Kesehatan, menuju ke asuransi kesehatan seluruh rakyat; laporan tentang pelaksanaan target nasional mengenai kesetaraan gender.

Komisi urusan Masalah-Masalah Sosial MN juga akan mengawasi pemberlakuan ketentuan terinci dan nasakah bimbingan tentang pelaksanaan berbagai undang-undang, naskah peraturan pelaksanaan undang-undang di bawah aktivitas Komisi ini dan tanggung jawab manajemen Negara dari beberapa kementerian seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, Prajurit Disabilitas dan Sosial, Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata. Sidang pleno ini  berlangsung sampai dengan tanggal 30 September ini.

Komisi urusan masalah-masalah sosial dari Majelis Nasional (MN) Vietnam, Jumat (29/9), di Kota Hanoi, mengadakan Sidang Pleno ke-7 guna melakukan verifikasi terhadap laporan-laporan Pemerintah tentang pengelolaan dan penggunaan Dana asuransi kesehatan tahun 2016; situasi dua tahun pelaksanaan Resolusi MN tentang usaha memperhebat pelaksanaan kebijakan dan hukum mengenai asuransi kesehatan, menuju ke asuransi kesehatan seluruh rakyat.

Ketika menganalisis alasan meningkatnya pengeluaran Dana asuransi kesehatan, Pemerintah Vietnam menganggap bahwa tarap biaya pembayaran tidak berubah, pada saat telah ada penyesuaian tentang tarap penikmatan. Akan tetapi, satu alasan yang sangat pantas diperhatikan ialah situasi menyalah-gunakan Dana asuransi kesehatan.

Pemerintah Vietnam telah merekomendasikan solusi-solusi untuk mengelola, menggunakan dan menyeimbangkan Dana asuransi kesehatan, menekankan pelaksanaan secara serius sanksi-sanksi terhadap kasus-kasus berutang, menghindari membayar asuransi kesehatan, terus melaksanakan peta jalan secara tepat, memperhitungkan secara cukup biaya layanan agar warga peserta asuransi kesehatan lebih diuntungkan.