Pemecahan semua sengketa di Laut Timur harus berdasarkan pada Hukum Laut 1982
Hukum Laut tahun 1982 belum memuaskan kepentingan dan tujuan semua negara, tapi ia tetap merupakan fundasi bagi tindakan dan kerjasama di bidang kelautan. Selasa, 6 Desember, di depan perdebatan pleno Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang “Samudera dan Hukum Laut”, Duta Besar Bui The Giang, Wakil kepala Perwakilan Tetap Vietnam di PBB menyatakan bahwa Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 telah memberikan sumbangan-sumbangan yang teramat positif dan besar dalam mendorong perdamaian dan keamanan internasional. Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 telah memberikan kerangka hukum yang diakui secara luas di seluruh dunia agar semua negara pantai membentuk dan melaksanakan semua hak dan kewajiban tentang laut. Duta Besar Bui The Giang menekankan bahwa Vietnam menyetujui pandangan bersama tentang arti penting penggunaan dan perkembangan yang berkesinambungan bagi semua samudera dan laut, diantara ada pantai yang berdekatan dengan Laut Timur. Vietnam selalu memperhatikan kerjasama regional dan internasional, diantaranya ada masalah penggunaan dan manejemen Laut Timur. Tentang masalah ini, faktor yang penting ialah menghormati ketertiban hukum yang sudah dibentuk oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982, Konvensi dengan ikutsertanya hampir semua negara di sekitar Laut Timur.
Wakil negara-negara turut menandatangani Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982
(Foto: Internet)
Menurut Duta Besar Bui The Giang, sekarang ini ada sengketa-sengketa yang rumit tentang kedaulatan di Laut Timur. Kalau semua sengketa ini tidak ditangani dan dipecahkan secara pantas akan mempengaruhi perdamaian, keamanan dan kestabilan di kawasan, merintangi penggunaan yang sah terhadap kawasan laut ini maupun sumber daya alamnya bagi kebutuhan perkembangan semua negara tepian pantai maupun upaya kerjasama demi perkembangan yang berkesinambungan lainnya. Menyedari secara jelas kenyataan ini, Vietnam sedang aktif berusaha untuk mencari solusi yang damai dan sesuai dengan hukum internasional, diantaranya ada UNCLOS dan diterima oleh semua pihak yang bersangkutan. Vietnam menyambut pengesahan Pedoman pelaksanaan Deklarasi tahun 2002 tentang peri laku semua pihak di Laut Timur (DOC) dan berkomitmen bersama berusaha untuk cepat menyempurnakan Kode Etik semua pihak di Laut Timur (COC).