Pernyataan ini dikeluarkan pada latar perundingan-perundingan antara Inggis dan Uni Eropa tentang isi-isi amandemen dalam permufakatan Brexit belum mencapai kemajuan.

Pada hari yang sama, juru bicara PM Theresa May memberitahukan bahwa pemerintah Inggris bertekad mencapai “perubahan-perubahan yang bersifat hukum yang mengikat” terhadap pasal kunci, meskipun Jaksa Agung dari Mahkamah Agung, Geoffrey Cox baru saja kembali dari Uni Eropa dengan tanpa mencapai hasil. Dia dikirim oleh PM Theresa May ke Uni Eropa selaku penasehat hukum utama dari pemerintah untuk melakukan perundingan tentang masalah Brexit.

Dalam pemungutan suara pada tanggal 12/3 ini, jika Parlemen Inggris tetap tidak mengesahkan permufakatan Brexit amandemen dari PM Theresa May, maka pemerintah Inggris akan meminta kepada para legislator supaya melakukan pemungutan suara untuk memilih antara “Brexit tanpa permufakatan” atau menunda waktu keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Untuk menghindari skenario yang buruk yang bisa terjadi, dari sekarang hingga sebelum hari pemungutan suara, PM Theresa May akan berupaya secara maksimal untuk meyakinkan para legislator mendukung dia.