(VOVworld) – Pada Jumat (27 Desember), Deputi Perdana Menteri (PM) Thailand, Surapong Tovichakchaikul memberitahukan bahwa Pemerintah negara ini akan meminta kepada tentara supaya membantu menjaga keamanan dalam pemilu yang akan diadakan pada Februari 2014, setelah terjadi bentrokan-bentrokan kekerasan antara polisi dan para demonstran oposisi baru-baru ini sehingga menewaskan 2 orang dan melukai 150 orang yang lain.
Deputi PM Surapong Tovichackchaikul menjawab interviu
(Foto: baomoi.com) Ketika berbicara di depan Televisi Nasional Thailand, Deputi PM Surapong Tovichakchaikul memberitahukan bahwa dia juga akan meminta kepada Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata supaya membantu menjaga keamanan pada putaran ke-2 pendaftaran pada pemilu, yang direncanakan diadakan pada 28 Desember ini. Sebelumnya, pada Kamis (25 Desember), Pemerintah pimpinan PM Yingluck Shinawatra telah menolak rekomendasi Komite Pemilu tentang penundaan pemilu setelah seorang polisi ditembak mati dalam bentrokan yang terjadi di ibukota Bangkok pada hari yang sama.
Selama 2 bulan ini, Thailand menyaksikan gelombang demonstrasi yang paling besar sejak demonstrasi pada 2010 yang menewaskan 90 orang dalam bentrokan. Para demonstran meminta membentuk satu “Dewan Rakyat” untuk mengawasi semua rencana reformasi dalam waktu dari 12 sampai 18 bulan sebelum menyelenggarakan pemilu-pemilu baru. Sementara itu, PM Yingluck Shinawatra merekomendasikan pembentukan Dewan reformasi nasional yang terdiri dari 499 orang yang dipilih oleh satu komite independen dari 2.000 wakil rakyat di semua lapisan, guna mengusahakan jalan keluar bagi krisis./.