Ilustrasi  (Foto: Pham Cuong/vna)

Hingga saat ini semua daerah telah membentuk Badan Pengarah, menandatangani status koordinasi antarprovinsi yang terkait untuk memantau, mengontrol kapal ikan mereka yang beraktivitas secara permanen di wilayah provinsi-provinsi lain. Sistem pengawasan kapal ikan digelar secara sinkron dari pusat hingga daerah untuk memantau, memeriksa, mengontol aktivitas kapal ikan di laut, mencegah dan menangani tindakan-tindakan eksploitasi IUU, terutama eksploitasi hasil perikanan di perairan negara asing.

Berbicara pada sidang tersebut, Deputi PM Le Van Thanh meminta Ketua Komite Rakyat berbagai provinsi untuk memperkuat pengelolaan kapal ikan dan nelayan ketika melakukan penangkapan hasil perikanan di laut, berpropaganda kepada  warga untuk mematuhi hukum dalam eksploitasi IUU, secara tepat waktu mencegah kapal ikan yang melakukan eksploitasi hasil perikanan secara ilegal di perairan asing.