PM Irak menuntut supaya menghapuskan hasil referendum yang dilakukan orang Kurdi
(VOVWORLD) - Perdana Menteri (PM) Irak, Haider al-Abadi, Rabu (27/9), menuntut supaya menghapuskan hasil pemungutan suara tentang kemerdekaan bagi zona otonomi orang Kurdi di bagian utara negara ini yang diadakan pada Senin (25/9).
 PM Irak, Haider al-Abadi (Foto: AFP / VNA) |
PM Haider al-Abadi memberitahukan bahwa Pemerintah Irak akan tidak pernah melakukan perundingan tentang hasil referendum ini, bersamaan itu menegaskan “akan menerapkan hukum Irak di seluruh zona otonomi orang Kurdi menurut Undang-Undang Dasar”.
Referendum ini juga menghadapi protes keras dari komunitas internasional. Rusia, Rabu (27/9), memperingatkan Irak dan komunitas orang Kurdi supaya jangan melakukan lagi tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan instabilitas di Timur Tengah pasca referendum tersebut, bersamaan itu memacu kedua fihak supaya melakukan dialog untuk mengusahakan solusi dalam rangka satu negara Irak. Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Perancis, Jean-Yves le Drian juga memperingatkan komunitas orang Kurdi di Irak bahwa klaim kemerdekaan bisa menyulut sumbu api bagi satu krisis baru di Timur Tengah, khususnya pada saat IS sedang gagal di Irak.
Referendum tentang kemerdekaan di zona pemukiman orang Kurdi di Irak Utara diadakan pada Senin (25/9). Menurut hasil penghitungan suara, ada lebih dari 90% jumlah suara yang mendukung kemerdekaan zona ini.