(VOVworld) – Pada Rabu (25 Desember), Perdana Menteri (PM) deminioner Thailand, Yingluck Shinawatra merekomendasikan pembentukan Dewan Reformasi Nasional untuk mengusahakan jalan keluar bagi krisis politik yang sedang memecah-belahkan Tanah Air dan membekukan Pemerintah. Menurut rekomendasi tersebut, Dewan Reformasi Nasional bukan lembaga Pemerintah dan akan terdiri dari 499 anggota, yang dipilih dari 2.000 wakil rakyat di berbagai lapisan.
PM Thailand Yingluck Shinawatra
(Foto: AFP) Pemilihan para anggota Dewan tersebut akan ditunjuk oleh satu Komite independen yang terdiri dari 11 orang, yang mencakup Panglima Umum atau Panglima Angkatan Darat, Panglima Angkatan Laut atau Panglima Angkatan Udara, seorang rektor satu universitas, dua Deputi Menteri, Ketua Kamar Dagang Thailand, Ketua Federasi Industri Thailand, Ketua Asosiasi Perbankan Thailand, Direktur Umum Badan Pengembangan Sosial-ekonomi Thailand dan dua orang berwibawa yang lain. Dewan baru ini bertugas mengamandir Undang-Undang Dasar, menangani kebobrokan korupsi, menjamin reformasi pemilihan umum dan menyusun rencana reformasi politik, ekonomi serta sosial Tanah Air; menjamin agar semua rencana tersebut dilaksanakan segera setelah penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan unsur kabinet baru dan pemulihan kembali aktivitas Parlemen./.