PM Vietnam, Nguyen Xuan Phuc memimpin konferensi nasional secara virtual tentang penggelaran EVFTA

(VOVWORLD) - Perdana Menteri (PM) Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, pada Kamis (6/8) pagi, memimpin konferensi nasional secara virtual tentang rencana pelaksanaan Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa - Vietnam (EVFTA).
PM Vietnam, Nguyen Xuan Phuc memimpin konferensi nasional secara virtual tentang penggelaran EVFTA - ảnh 1 PM Nguyen Xuan Phuc menyambut partisipasi para peserta di konferensi tersebut (Foto: VGP/Quang Hieu)

Di konferensi tersebut, PM Nguyen Xuan Phuc menilai bahwa EVFTA memiliki sifat keterbukaan yang tinggi, memberikan kontribusi sebesar 3,25% dalam pertumbuhan ekonomi Vietnam untuk tahapan masa lima tahun pertama, meningkat menjadi 5% pada lima tahun berikutnya dan 7% pada lima tahun kemudian.PM Nguyen Xuan Phuc mengatakan:

“Uni Eropa selalu merupakan pasar rewel yang menuntut kualitas dan standar yang lebih tinggi terhadap komoditas, dan jasa. Oleh karena itu, EVFTA membuka peluang bagi Vietnam untuk membarui pola pertumbuhan, mendorong badan-badan usaha menjadi lebih sempurna dan menerima ketentuan permainan baru yang lebih sulit  untuk lebih mendekati dan mencapai nilai yang lebih tinggi dalam rantai pemasok, dan rantai distribusi Uni Eropa dan seluruh dunia. Hal ini mempunyai makna yang sangat penting bagi Vietnam pada latar belakang banyak  grup dan badan usaha besar Uni Eropa sedang memindahkan investasi, menganekaragamkan rantai-rantai pasokan tentang produksi komoditas”.

Guna menjamin pelaksanaan Perjanjian tersebut berlangsung secara lengkap, sinkron dan efektif, PM Nguyen Xuan Phuc telah memberlakukan Rencana Pemerintah tentang Pelaksanaan Perjanjian dengan lima kelompok isi besar: yang pertama, upaya menyosialisasikan informasi tentang Perjanjian EVFTA dan bilateral dengan negara-negara Uni Eropa; ke-dua ialah upaya menyusun undang-undang dan institusi; ke-tiga, langkah-langkah meningkatkan daya saing dan mengembangkan sumber daya manusia; ke-empat, haluan dan kebijakan terhadap semua organisasi serikat buruh dan organisasi pekerja di badan usaha, dan ke-lima, kebijakan jaring pengaman sosial, perlindungan lingkungan hidup dan perkembangan yang berkelanjutan.

Komentar

Yang lain