Sekjen Nguyen Phu Trong: Terus Mendukung Orang-Orang yang Hadapi Kesulitan Akibat Pandemi COVID-19

(VOVWORLD) - Pada 25 Juni sore di Hanoi, di bawah kepemimpinan Sekjen Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (KS PKV) Nguyen Phu Trong, Politbiro  KS PKV mengadakan sidang untuk memberikan pendapat tentang sejumlah kebijakan untuk membantu pekerja dan badan usaha yang menghadapi kesulitan akibat pandemi COVID-19.
Sekjen Nguyen Phu Trong: Terus Mendukung Orang-Orang yang Hadapi Kesulitan Akibat Pandemi COVID-19 - ảnh 1Sekjen KS PKV, Nguyen Phu Trong memimpin sidang Polit Biro tersebut

Berbicara dalam sidang tersebut, Sekjen Nguyen Phu Trong mengatakan bahwa Politbiro  KS PKV setuju untuk terus memberlakukan kebijakan untuk membantu pekerja dan badan usaha yang menghadapi kesulitan akibat pandemi COVID-19, atas dasar mengikuti arahan Politbiro di pertemuan pada 11 Juni 2021 tentang sejumlah tugas utama untuk memperkuat pencegahan pandemi COVID-19 dan pembangunan sosial ekonomi. Sekjen mengimbau supaya meninjau dan mengidentifikasi subyek tepat yang membutuhkan bantuan khusus, menyusun norma-norma bantuan yang sesuai, menjamin ketegasan, keadilan, publisitas, transparansi, efisiensi dan kepraktisan:

Di dunia, situasi pandemi masih rumit, sehingga tidak boleh diabaikan secara subyektif. Baru-baru ini, Partai Komunis dan Negara telah memotong anggaran negara dengan banyak sumber lain untuk membantu pekerja dan rakyat. Khususnya saat ini, bagi karyawan dan badan usaha yang menghadapi kesulitan akibat gelombang wabah ke-4 ini, kita mengeluarkan kebijakan bantuan dengan banyak solusi untuk menjamin produksi dan bisnis, dan semangat moderat untuk memerangi pandemi, mengembangkan ekonomi Tanah Air.

Dalam sidang tersebut, Politbiro juga meminta agar Komite Pengarah Nasional Urusan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19, kementerian dan pemerintahan daerah mengikuti situasi aktual dan perkembangan pandemi agar memiliki solusi tepat waktu untuk meningkatkan pemantauan, menangani pelanggaran secara ketat, dan mencegah pemborosan dalam proses implementasi kebijakan.  

Komentar

Yang lain