(VOVworld) – Pada Senin pagi (4 Maret), Akademi Politik dan Administrasi Nasional Ho Chi Minh mengadakan lokakarya ilmiah untuk memberikan sumbangan pendapat kepada rancangan amandemen Undang-Undang Dasar 1992 (UUD-1992). Profesor, Doktor Tran Ngoc Duong, Staf Ahli Majelis Nasional, anggota harian Badan Penyunting atas amandemen UUD-1992 menunjukkan bahwa rancangan amandemen UUD kali ini ada banyak pembaruan terbanding dengan UUD yang sedang berlaku.
Yaitu ketentuan-ketentuan mengembangkan dan memperdalam lebih lanjut lagi rezim demokrasi sosialis, mengerahkan kekuatan dan kearifan seluruh rakyat pada pengelolaan negara dan masyarakat, mengembangkan ekonomi, kebudayaan dan iptek. Rancangan amandemen UUD juga mengembangkan lebih lanjut lagi faktor manusia, terus menyempurnakan perekonomian pasar menurut pengarahan sosialis, membangun aparatur negara hukum sosialis milik rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat.
Ilustrasi
(Foto: thanhnien.com.vn) Profesor, Doktor Tran Ngoc Duong mengatakan: “Rakyat merupakan maujud tertinggi dari kekuasaan negara. Rakyat mengontrol kekuasaan negara merupakan hal yang wajar dan tuntutan yang masuk akal. Program politik dalam membangun Tanah Air pada masa transisi untuk menetapkan pengontrolan terhadap kekuasaan Negara merupakan satu prinsip dari pengorganisasian atas kekuasaan Negara. Oleh karena itu, ia menuntut adanya satu mekanisme yang terdiri dari pengontrolan kekuasaan negara di dalam aparatur negara, antara 3 hak yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Setiap hak ini harus menciptakan mekanisme pengontrolan dari luar, yaitu dari rakyat melalui semua organisasi sosial-politik”.
Juga pada Senin pagi (4 Maret) di Hanoi, Komisi Sains, Teknologi dan Lingkungan Hidup dari Majelis Nasional Vietnam mengadakan sidang pleno dengan maksud serupa. Semua pendapat berfokus pada isi yang bersangkutan dengan sains - teknologi dan lingkungan hidup yang ditetapkan dalam bab 3 rancangan UUD./.