Sekarang, Partai Hijau-Putih tetap meminta supaya menguasai Kementerian Luar Ngeeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keamanan Domestik, Kementerian Hukum dan Kementerian Kebudayaan. Dua pihak dianggap baru saja berhasil menyetujui posisi Menteri Hukum untuk seorang ahli hukum yang berada di luar kedua partai ini. Selain itu, untuk menjamin agar kursi menteri dibagikan secara merata dalam Pemerintah persekutuan, mungkin ada beberapa menteri petahana dari Partai Likud ini yang harus melepaskan posisinya.