(VOVworld) – Sidang Pleno ke-2 Komite Sentral Partai Komunis Vietnam angkatan ke-12, Sabtu sore (12/3), menyelesaikan semua isi dan agenda yang diajukan setelah berlangsung secara giat dan serius selama 3 hari.

Pada Sidang Pleno ini, para anggota KS PKV telah menjunjung tinggi semangat bertanggung-jawab, demokratis, terus-terang membahas dan memberikan banyak sumbangan pendapat penting terhadap semua laporan dan agenda Sidang Pleno ini. Di depan upacara penutupan Sidang Pleno ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KS PKV, Nguyen Phu Trong menekankan dan memperjelas beberapa masalah untuk menyepakati penyelenggaraan dan pelaksanaan.

Tentang seluruh agenda KS PKV angkatan ke-12, KS PKV secara pokoknya menyepakati laporan dan rancangan agenda dan menyatakan bahwa rancangan ini dipersiapkan secara teliti, isinya lengkap, mendasar dan berhasil memanifestasikan tema dan ideologi dominan serta semua tugas titik berat yang dikeluarkan oleh KS PKV.

Tentang rencana pengembangan sosial-ekonomi tahap 2016-2020, KS PKV menilai tinggi persiapan, secara pada pokoknya menyepakati penilaian dan rekomendasi yang dikeluarkan dalam laporan dari Badan Kekaderan Pemerintah dan menugasi badan ini supaya membingbim dan mencengkam secara serius resolusi dan kesimpulan KS PKV, giat menyempurnakan naskah untuk disampaikan kepada Majelis Nasional untuk mempelajari dan mengesahkan rencana pengembangan sosial-ekonomi tahap 2016-2020 pada persidangan ke-11 MN Vietnam.

Pada Sidang Pleno ini, KS PKV telah memberikan suara untuk menominasikan jabatan-jabatan Presiden Negara, Perdana Menteri Pemerintah dan Ketua MN dengan jumlah suara yang sangat tinggi.

Sekjen Nguyen Phu Trong menunjukkan bahwa berdasarkan pada hasil pemungutan suara dan nominasi personalia KS PKV, Polit Biro KS PKV akan membimbing semua badan fungsional untuk terus menyempurnakan opsi personalia  untuk jabatan-jabatan pemimpin semua badan Negara untuk disampaikan kepada persidangan ke-11 MN Vietnam angkatan ke-13 untuk menjamin prinsip Partai memimpin pekerjaan kekaderan dan mengelola pejabat dalam sistim politik, sesuai dengan semua ketentuan Undang-Undang Dasar dan undang-undang tentang organisasi semua badan Negara.