Terjadi kontradiksi Rusia dan Perancis di DK PBB tentang masalah Suriah
(VOVWORLD) - Pada Jumat (27/7), Rusia telah mendesak negara-negara adi kuasa dunia membantu Suriah memulihkan ekonomi dan memulangkan pengungsi pada latar belakang pemerintah Damaskus mendorong kuat operasi menduduki kembali wilayah-wilayah yang hilang dalam perang yang telah memakan waktu selama 7 tahun ini.
 Ilustrasi (Foto: AFP/ VNA) |
Ketika berbicara di depan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Wakil Duta Besar (Dubes) Rusia, Dmitry Polyansky telah berseru kepada negara-negara supaya menghentikan sanksi-sanksi sepihak terhadap Suriah, bersamaan itu mengatakan bahwa negara-negara tidak seharusnya mengaitkan bantuan dengan tuntutan–tuntutan mengbuah rezim Presiden Bashar al-Assad. Tetapi, pada persidangan tersebut, Dubes Perancis, Francois Delattre menyatakan akan tidak memberikan bantuan rekonsbuksi kepada Suriah kalau Presiden al-Assad tidak sepakat melakukan tahapan transisi politik, di antaranya terdiri dari undang-undang dasar baru dan pemilihan-pemilihan.
Sanksi Uni Eropa terhadap Suriah sekarang berlaku hingga tanggal 1/6/2019. Secara umum, sanksi-sanksi Uni Eropa sekarang terhadap Suriah terdiri dari perintah embargo minyak tanah, pembatasan investasi dan pembekuan harta benda bank sentral Suriah di Uni Eropa.