Profesor James Kraska  (Foto: vov.vn)

Demikian penilaian James Kraska, Profesor Hukum Pelayaran Internasional  dari Universitas Perang Maritim Amerika Serikat yang dikeluarkan dalam pertemuan dengan wartawan Radio Suara Viet Nam baru-baru ini.

Menurut James Kraska, keputusan Tiongkok tersebut dianggap bermaksud mendorong strategi “Si Sha” yang diumumkan oleh Tiongkok pada tahun 2017 sebagai pengganti “jalan 9 ruas” yang pernah dibantahkan oleh Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA) pada tahun 2016. Ketika menilai perhitungan-perhitungan Tiongkok, James Kraska menekankan: “Apa yang dinamakan “zona Xisha” da “zona Nansha” yang diumumkan pembentukanya di kawasan laut oleh Tiongkok termasuk kedaulatan Viet Nam merupakan tindakan yang menimbulkan instabilitas secara serius terhadap kawasan, karena hal ini melanggar Piagam PBB, melanggar wilayah, hak berdaulat dan independen tentang politik dari sebuah negara yang lain. Penggelaran tentara untuk melakukan tindakan-tindakan ini telah melanggar pasal 2.4 Piagam PBB di mana Tiongkok pernah melanggarnya pada tahun 1974 ketika negara ini menduduki secara tidak sah Kepulauan Hoang Sa (Paracel) wilayah Viet Nam. Apa yang dinamakan “zona Xisha” dan “zona Nansha” dari Tiongkok juga melanggar serentetan klausul dari UNCLOS 1982”.

Menurut Profesor James Kraska, tindakan Tiongkok ini juga melanggar pasal 87 dan 58 UNCLOS yang di antaranya menegaskan hak kebebasan pelayaran dan penerbangan di kawasan. Jelaslah, Tiongkok sedang menyalah-gunakan masalah negara-negara lain sedang berfokus melawan pandemi Covid-19 untuk mencapai “tujuan-tujuan strategis” yang dikeluarkan negara ini di Laut Timur. Oleh karena itu, tindakan salah Tiongkok  ini perlu diprotes lebih kuat lagi oleh komunitas internasional.